Tanggapi Nirina Zubir yang Mundur Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Sekjen PSI: Itu Hak Konstitusional

SuaraJogja.id - Kekinian artis senior Nirina Zubir mengumumkan mundur untuk tak mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini menyusul belum adanya komitmen yang ditunjukkan oleh para paslon dalam memberantas mafia tanah.

Belum lagi, masalah mafia tanah yang menimpanya belum terselesaikan secara tuntas hingga sekarang. Hal itu disampaikan Nirina secara terbuka melalui unggahan permohonan maaf Instagram pribadinya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa keputusan itu sepenuhnya merupakan hak Nirina Zubir sebagai warga negara.

"Pertama itu tentu hak mbak Nirina mau mendukung atau tidak mendukung itu adalah hak konstitusional mbak Nirina Zubir," kata Raja Juli saat ditemui di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta, Minggu (14/1/2024).

Baca Juga:Tak Bahas Permintaan Maaf Saat Bertemu Sultan, Kaesang Pangarep Borong Batik di Pasar Beringharjo

Pada kesempatan ini pria yang juga sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini, menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 memiliki komitmen untuk memberantas mafia tanah. Terlebih dengan narasi keberlanjutan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusung.

Disampaikan Raja Juli, beberapa program yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah di Indonesia akan turut dilanjutkan. Salah satunya program sertifikasi tanah yang sudah berlangsung hingga saat ini.

"Program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Pak Jokowi melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap [PTSL] itu bagian dari upaya kita memberantas mafia tanah, karena mafia tanah itu biasanya bergerak di area-area yang enggak jelas kepemilikannya," paparnya.

Program itu dinilai efektif untuk semakin mempersempit ruang gerak para mafia tanah. Pasalnya hingga sekarang sudah ada 110 juta bidang tanah yang terdaftar atau dilakukan sertifikasi.

"Sekarang masif kita melakukan program itu. Nah ruang gerak mafia tanah semakin kecil karena tidak ada lagi tanah yang ada gap dan overlap. Nah itu bagian dari upaya kita melakukan pemberantasan mafia tanah," ucap Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) itu.

Baca Juga:Soal Insiden Teror Kegiatan Kaesang oleh Pemotor Berbendera PDIP di Pati, Nusron Wahid: Tanda Tidak Siap Kalah

Hal itu yang membuat Prabowo-Gibran akan melanjutkan program terkait dengan pemberantasan mafia tanah tersebut.

"Ya saya kira memang Pak Prabowo sudah sejak awal dengan Mas Gibran kan ingin melanjutkan program Pak Jokowi. Jadi nanti insya allah tinggal sekitar 6 juta bidang lagi yang akan diteruskan oleh Pak Prabowo atau Gibran apabila [terpilih]," imbuhnya.

Kendati tak bisa merinci terkait prosentase tanah yang berhasil diselamatkan dari program tersebut. Raja Juli meyakini program itu sudah memberikan perubahan yang cukup signifikan.

"Ya saya enggak tahu prosentasenya ya tapi bahwa ada perubahan kebijakan yang luar biasa di tangan Pak Jokowi untuk pendaftaran tanah ini," kata dia.