SuaraJogja.id - Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti penggunaan anggaran besar untuk sewa mobil tamu VVIP dalam perayaan HUT Kemerdakaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bagaimana tidak, ada sekitar 1.000 unit mobil yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP pada HUT Ke-79 RI di IKN. Permintaan yang tinggi itu lantas membuat harga sewa mobil pun turut melambung.
"Saya berpikir ini seperti kebijakan yang inkonsisten ya," kata Peneliti Pukat UGM Yuris Rezha Kurniawan, Rabu (7/8/2024).
Menurut Yuris, inkonsistensi itu muncul ketika melihat selama ini Presiden maupun pejabat negara yang selalu menekankan tentang efisiensi perjalanan dinas. Tidak terkecuali dengan mengedepankan kesederhanaan.
Baca Juga:Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-79 Bueno Colombo Hotel Yogyakarta Tawarkan Promo Spesial
"Artinya apakah ini sudah konsisten dengan arahan tersebut? atau jangan-jangan hanya pejabat publik di level bawah saja yang diwajibkan untuk melakukan efisiensi anggaran dan memegang prinsip kesederhanaan," ungkapnya.
Kemudian di sisi lain, kata Yuris, anggaran fantastis yang digelontorkan untuk para pejabat ini bisa menjadi bahan awal oleh auditor dan pengawas keuangan. Dalam hal ini yakni melakukan audit lebih lanjut.
Audit dilakukan untuk melihat kesesuaian fasilitas dan standar biaya yang berlaku. Jika memang terindikasi ada penyimpangan maka dapat dilihat pula rasionalisasi dan justifikasi dari pemerintah.
"Sebab penggunaan APBN harus mengacu pada standar yang sudah ditetapkan," ucapnya.
Dia menyebut langkah tersebut tidak terlalu bijak dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya pemerintah seharusnya lebih fokus untuk prioritas penggunaan APBN.
Baca Juga:Amankan Wilayah IKN, TNI AU Pastikan Radar Siap Deteksi Penerbangan Gelap
Apalagi saat ini pemerintah masih harus mengejar defisit penerimaan negara. Belum lagi dengan tren beberapa waktu terakhir justru malah rakyat yang dibebani dengan masifnya kebaikan tarif pajak hingga wacana iuran.
"Tentunya patut dipertanyakan kembali apakah kegiatan seremonial di IKN selayaknya menjadi prioritas di tengah kondisi keuangan negara yang belum stabil? Publik tentu wajib diberikan penjelasan secara rasional oleh pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan tersebut," ungkapnya.
Moeldoko Bilang Enggak Mahal
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, nominal tarif sewa kebutuhan alat transportasi dan penginapan untuk keperluan HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, tak bisa disamakan dengan situasi umum.
"Memaknainya adalah jangan disamakan 'apple to apple' dengan situasi yang umum," kata Moeldoko sebagaimana dilansir Antara.
Bagi Moeldoko, penggunaan dana APBN bagi kebutuhan perayaan hari nasional di Indonesia tidak ada yang mahal, selama dana yang tersedia tidak digunakan sembarangan dan bisa dikontrol dengan baik.
"Ya, bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu nggak ada yang mahal, selama nggak dipakai sesuka kita, dan semuanya bisa dikontrol," katanya.
Harga Sewa Naik
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kaltim Damun Kiswanto menyebut Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah memesan sekitar 1.000 unit mobil untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP pada HUT Ke-79 RI di IKN.
Dia menyebut tarif sewa yang dibebankan kepada konsumen menjelang HUT RI meningkat sekitar dua kali lipat dari tarif normal, sebab dipicu biaya pengiriman mobil dari luar daerah ke Kalimantan Timur yang mencapai sekitar Rp13 juta per unit.
Tarif sewa mobil normal untuk jenis Fortuner sekitar Rp2,5 juta per hari, dan saat ini menjadi Rp5 juta per hari. Kemudian Hi-Ace Rp3,5 juta per menjadi Rp15 juta per hari, Alphard dari Rp7 juta per hari, naik menjadi Rp25 juta per hari.
