SuaraJogja.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 005, Rukeman, Tamantirto, Bantul, Rabu (27/11/2024). Haedar datang ditemani sang istri, Siti Noodjannah Djohantini beserta anaknya.
Usai mencoblos, Haedar memberikan pesan-pesannya dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Dia meminta pilkada digelar dengan bersih, jujur, dan adil, serta bermartabat.
"Pilkada berdaulat yang bersih dari segala campur tangan lembaga atau siapapun," ujarnya.
Menurut Haedar, berdaulatnya penyelenggaraan Pilkada diharapkan akan mendorong demokrasi di Indonesia lebih substantif. Dengan demikian pesta demokrasi itu tidak hanya demokrasi yang dijalankan secara prosedural.
Baca Juga:Optimis Usai Nyoblos Pilkada Sleman 2024, Harda Kiswaya: Target Kami Menang
Pilkada juga diminta Haedar menjadi akhir dari perilaku institusi, lembaga atau siapapun yang berlaku curang sehingga mengurangi daulat Pemilu. Karenanya KPU dan Bawaslu harus mengawal proses pemungutan, penghitungan, sampai proses akhir supaya tidak ada masalah serius, terlebih masalah penyalahgunaan atau penyimpangan.
"Karena itu menyangkut penghargaan aspirasi warga yang menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS. Termasuk rekan-rekan wartawan sebelum bertugas," ujar dia.
Saat nanti Kepala Daerah terpilih secara demokratis, lanjut Haedar, mereka harus menjalankan mandat konstitusi secara jujur, aman, terpercaya. Bahkan mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan diri dan kroni.
Indonesia memerlukan ada ekosistem politik baru. Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih itu betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.
Sebab segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi yang menyangkut materi bermula dari pejabat publik yang belum selesai dengan dirinya. Terlebih jika banyak ‘hutang’ yang harus dibayar dari dukungan politik yang didapatkannya.
Baca Juga:Nyoblos Bareng Keluarga, Kustini Sri Purnomo Optimis Menang Pilkada Sleman 2024
"Bahkan semua harus mendeklair selesai dengan dirinya," ungkapnya.
Haedar menambahkan, dukungan politik yang diberikan kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera. Pilkada Serentak 2024 ini harus dijadikan momentum untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membawa kepada pemerintahan yang bersih.
Apalagi besarnya kekuasaan yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk otonomi dikhawatirkan akan digunakan untuk penyalahgunaan sumber daya alam termasuk juga APBN. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Daerah untuk menerapkan good dan celana government.
"Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang akhirnya manfaatnya jauh dari rakyat," kata dia.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
