SuaraJogja.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad, mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait perilaku mahasiswa asal Papua yang sedang belajar di Yogyakarta. Misalnya saja terkait kasus yang belum lama penusukan santri hingga terberu kericuhan usai melakukan demonstrasi.
"Sudah banyak kami menerima keluhan masyarakat terkait mahasiswa asal Papua ini. Siang kemarin karena ada kerusuhan, ada laporan masuk lagi," kata Hilmy melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/12/2024).
Senator asal Yogyakarta itu tak melarang adanya aksi demonstrasi. Namun sebaiknya tetap dilakukan dengan tertib dan tentram tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Demo boleh-boleh saja, tapi jangan buat kerusuhan yang mengganggu dan merugikan masyarakat. Betapa masyarakat Jogja selama ini sudah sabar. Kalau begini, masyarakat jadi jengah, padahal belum lama ini ada kasus melihat mahasiswa Papua karena miras," ungkapnya.
Baca Juga:Pemda DIY Punya 2.052 Unit Rumah Subsidi Kosong, Warga dengan Gaji UMR Jogja masih Ada Harapan?
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut meminta kepada beberapa pihak untuk memberikan edukasi kepada para mahasiswa asal Papua. Termasuk dalam hal ini Pemda DIY dan kampus-kampus tempat mahasiswa tersebut belajar.
"Keprihatinan ini mestinya dapat dirasakan oleh Pemda dan kampus tempat mereka belajar. Sebab ini bukan kali pertama. Misalnya dengan memberikan kurikulum budaya lokal agar mahasiswa luar daerah bisa memahami kultur kita dan tidak bertindak semaunya dengan kultur mereka, termasuk bagaimana cara melakukan aksi damai," ujarnya.
Gus Hilmy menilai bahwa aksi yang berakhir rusuh tidak akan mendapatkan simpati. Malah justru yang disorot adalah kerusuhan itu sendiri.
"Isunya nggak dapet, tuntutan tak terpenuhi, babak belur pula. Di sini peran penting perguruan tinggi untuk memberikan ruang diskusi bagi mereka," tuturnya.
Dia menyoroti tuntutan massa aksi demonstrasi yang disebut masih dapat dimaklumi, tetapi penyebab kerusuhan tak dapat ditolerir. Menurutnya, ada banyak jalur untuk menyampaikan aspirasi.
Baca Juga:DMFI Bareng Shaggydog Serukan Larangan Peredaran Daging Anjing, Pemda DIY Siapkan Perda
"Tuntutannya kan biasa. Sudah pernah disampaikan di beberapa tempat dan kesempatan. Tapi kalau mengibarkan bendera selain merah putih, itu jelas memancing tindakan tegas aparat keamanan. Negara sudah memberikan hal-hal yang luar biasa kepada rakyat Papua, kalau masih ada yang kurang, silakan disampaikan kepada pemangku kepentingan atau anggota dewan atau bahkan menteri asal Papua," pungkasnya.
