SuaraJogja.id - DIY menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sudah mulai diterapkan secara nasional, Senin (6/1/2025). Hal ini terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipilih untuk memulai program ini belum siap.
"Informasinya di lapangan dari disdikpora, dari pihak SPPG belum siap [menyediakan bahan pangan MBG]," papar Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin Sore.
Padahal untuk tingkat SMA/SMK dan SLB, menurut Ditya ada sebanyak 158.166 siswa yang harus dilayani program MBG. Jumlah ini terdiri dari 4.963 siswa SLB di 81 satuan pendidikan, 62.728 siswa SMA di 176 satuan pendidikan dan 90.475 siswa SMK di 207 satuan pendidikan.
Dari jumlah itu, empat sekolah di DIY menjadi pilot project yang di tunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ikut kick off MBG saat ini. Yakni SMK N 3 Wonosari, SMA Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 2 Sleman dan SMK Muhammadiyah Mlati Sleman.
Baca Juga:DIY Telat Ikut Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Ada Apa?
"Namun dari keterangan disdikpora, belum ada pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah yang jadi pilot project itu," ungkapnya.
Ditya menambahkan, Disdikpora DIY memang tidak mendapatkan kewenangan dalam penyelenggaraan program MBG. Sebab pelaksanaan untuk satuan pendidikan sepenuhnya ditangani oleh BGN.
Lembaga negara ini bekerjasama dengan Institusi TNI di masing-masing kabupaten/kota seperti Kodim dan Koramil. Mereka yang bertindak selaku SPPG.
"Jadi kapan DIY akan melaksanakan MBG, tergantung kesiapan SPPG," jelasnya.
Sebelumnya Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan, Pemda DIY sebenarnya sudah menganggarkan dana sebesar Rp 42 miliar atau 2,5 persen untuk program MBG. Namun karena belum ada petunjuk pelaksanaan (juknas) dan petunjuk teknis (juknis), maka Pemda baru dalam tahap persiapan anggaran tersebut.
Baca Juga:Merapi Muntahkan 78 Guguran Lava, Status Masih Siaga
"Kami belum [melaksanakan MBG]. Kami masih dalam tahap persiapan anggaran, yang sudah tertuang dalam APBD 2025. Namun, secara teknis, implementasinya di lapangan belum jelas, termasuk sasaran dan titik-titik pelaksanaan. Kami juga belum mendapatkan informasi pasti mengenai jumlah penerima yang tidak ditangani oleh pusat," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
