SuaraJogja.id - Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Gunungkidul semakin meningkat. Dalam sebulan terakhir, lebih dari 800 sapi dilaporkan terjangkit PMK, dan puluhan di antaranya mati mendadak. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan peternak dan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul mendesak pemerintah daerah untuk segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Hanif Afadil Darojat, menegaskan bahwa penetapan status KLB sangat mendesak untuk mempercepat penanganan wabah. Situasi ini sudah sangat genting karena banyak sapi yang terjangkit bahkan mati.
"Kami mendesak agar status KLB segera ditetapkan, baik oleh bupati atau kementerian, agar langkah penanganan lebih terkoordinasi," ujar Hanif, Senin (6/1/2025).
Hanif juga meminta pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran darurat dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penyediaan obat-obatan, vaksin, dan disinfektan yang sangat dibutuhkan peternak. Pasalnya, anggaran BTT bisa dialokasikan untuk menangani wabah ini. Penyebaran PMK sangat cepat, sehingga kebutuhan seperti obat dan disinfektan harus segera dipenuhi.
Baca Juga:Peternak Sapi di Gunungkidul Terpuruk Gegara Wabah PMK, Harga dan Permintaan Anjlok
Anggota DPRD Gunungkidul lainnya, Ery Agustin, turut mengkritik lambannya penanganan PMK oleh pemerintah daerah. Ia menilai respons pemerintah tidak sigap meski kasus PMK sudah meluas.
"Penanganan PMK di Gunungkidul ini sangat lamban. Padahal, kalau sudah memenuhi kriteria KLB, anggaran BTT bisa digunakan. Namun, hingga kini langkah itu belum terlihat maksimal," ungkap Ery.
Ery juga menyoroti penyebaran PMK yang hampir merata di berbagai wilayah Gunungkidul, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan peternak. Di mana PMK ini tidak hanya terjadi di Gunungkidul, tetapi juga di wilayah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun, pemerintah harus serius menangani penyebaran wabah ini dengan langkah konkret.
DPRD Gunungkidul juga meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) lebih transparan dalam melaporkan kondisi wabah. Data yang akurat di lapangan diperlukan agar kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran. Selain itu, edukasi kepada peternak mengenai langkah pertolongan pertama bagi hewan yang terjangkit PMK harus ditingkatkan.
"Kami meminta dinas terkait lebih terbuka dalam memberikan data. Jangan sampai kondisi dianggap aman-aman saja, karena itu hanya akan memperburuk situasi," kata Hanif.
Baca Juga:DKPP Bantul: Sebanyak 11 Sapi Mati Akibat Penyakit Mulut dan Kuku
Sosialisasi kepada peternak dinilai penting agar mereka dapat lebih tanggap dalam menghadapi wabah. Dengan keterbatasan tenaga di DPKH, edukasi ini akan membantu peternak mengurangi dampak PMK pada ternak mereka.
DPRD berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menangani wabah PMK secara menyeluruh. Dengan langkah cepat dan koordinasi yang baik, penyebaran wabah diharapkan dapat ditekan, sehingga tidak berdampak lebih luas pada peternak dan perekonomian daerah.
Kontributor : Julianto
