SuaraJogja.id - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko memaparkan dua hal utama sebagai langkah konkret dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Pertama dimulai dengan menyusun rencana induk untuk melangkah lebih jauh lagi. Saat ini, sudah 90 persen rencana induk itu tersusun dan menunggu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).
"Kami sedang berproses, 90 persen sudah jadi rencana induk itu tapi kami untuk menerbitkannya harus menunggu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Bappenas. Tapi rencana induknya sudah kami selesaikan 90 persen. Kami sudah diskusikan dengan Bappenas," kata Budiman ditemui di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (4/2/2025).
Kemudian yang kedua, Budiman bilang pihaknya melakukan koordinasi antara kementerian. Tujuannya untuk menemukan kantong-kantong kemiskinan.
"Kita melakukan koordinasi antar kementerian dan mencari titik-titik kantong kemiskinan dan membawa investasi ke arah sana dengan mengajak kementerian-kementerian berlangsung," ujarnya.
Disampaikan Budiman, sebagai lembaga baru pihaknya tengah menyusun Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Saat ini SOTK sudah berada di Kementerian Hukum dan belum diturunkan.
"Begitu turun kami akan segera menyusun SOTK-nya, penyusunan rencana induk insya allah ini akan merupakan rencana induk pengentasan kemiskinan 2024-2029 inysa allah bulan Februari sambil menunggu RPJMN Bappenas. Kan kita enggak boleh mendahului RPJMN Bappenas, lainnya koordinasi-koordinasi," tandasnya.
Disinggung mengenai efisiensi anggaran, Budiman mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Dia bilang kebijakan itu dilakukan tidak lepas masih ditemukannya tumpang tindih anggaran selama ini.
Melalui efisiensi anggaran itu diharapkan bisa dialokasikan dengan program-program yang lebih substantif. Termasuk dalam pengentasan kemiskinan sendiri.
"Kami sebagai pembantu beliau merasa bahwa ini adalah langkah yang sangat tepat karena bagaimana pun juga tugas dan misi yang ingin dicapai oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan, swasembada pangan, perumahan untuk rakyat itu membutuhkan pendanaan yang luar biasa dan efisiensi anggaran," ungkapnya.
Dia memastikan kebijakan efisiensi anggaran itu telah diinstruksikan ke seluruh jajaran di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
"Saya pikir ini kita harus mulai berlatih, pemerintah, pembantu-pembantu presiden, para birokrasi bahwa kita memang harus mulai. Kerja-kerja yang seremonial, sifatnya administrasi jangan terlalu berlebihan tapi lebih ke substantif karena kebutuhan-kebutuh masyarakat sendiri kemiskinan, kesenjangan, energi, pendidikan, dan itu menurut saya lebih dibutuhkan rakyat," tegasnya.
