SuaraJogja.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti bentuk evaluasi yang akan dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap menteri-menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dinilai kurang seirama. Evaluasi tersebut bisa berupa teguran atau bahkan reshuffle kabinet.
"Saya mendapatkan informasi terkait sejumlah menteri yang tidak sejalan. Namun, apakah evaluasinya hanya berupa teguran atau sampai pada reshuffle, itu sepenuhnya menjadi kebijakan Presiden," ujar Dasco dikutip Jumat (7/2/2025).
Dasco menanggapi kabar yang beredar mengenai beberapa menteri yang dinilai kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa keputusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Soal reshuffle, waktu pelaksanaannya, serta ada atau tidaknya perombakan kabinet, sepenuhnya merupakan wewenang Presiden. Kami dari DPR tidak ingin mendahului keputusan tersebut," jelasnya.
Baca Juga:Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Begini Kata Mensesneg
Presiden Prabowo Tegaskan Evaluasi Kinerja Menteri
Lebih lanjut, Dasco menekankan bahwa keputusan untuk mengevaluasi atau mengganti menteri di Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
"Kami hanya bisa menunggu apakah Presiden akan menggunakan haknya untuk melakukan evaluasi lebih lanjut," ujarnya.
Saat ditanya apakah evaluasi ini berpotensi berdampak pada menteri-menteri yang menuai kontroversi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, Dasco enggan memberikan tanggapan lebih lanjut.
"Saya belum membahas hal ini secara mendalam. Namun, hal-hal seperti ini lebih baik kita serahkan kepada Presiden. Jangan sampai hasil wawancara ini disalahartikan sebagai dorongan dari DPR untuk melakukan evaluasi terhadap menteri tertentu," tegasnya.
Baca Juga:Dari Rp1.000, Yati Menyambung Hidup dari Gas Melon, Kini Bisa Jualan Lagi
Peringatan Tegas Presiden Prabowo
Sebelumnya, pada Rabu (5/2/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa para menteri dan kepala lembaga pemerintah yang tidak bekerja dengan benar berpotensi diganti.
"Rakyat menginginkan pemerintahan yang bersih dan bekerja dengan benar. Kepentingan saya hanya untuk bangsa dan rakyat. Siapa yang tidak bekerja demi kepentingan rakyat, akan saya singkirkan," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pejabat negara yang tidak serius menjalankan tugasnya.
"Kami tidak akan ragu bertindak, terutama dalam 100 hari pertama. Saya sudah memberikan peringatan berulang kali. Siapa yang tidak mengikuti aliran besar ini, yang tidak memenuhi tuntutan rakyat untuk pemerintahan bersih, akan saya tindak," tegasnya.
Dengan pernyataan tersebut, publik kini menantikan langkah konkret dari Presiden Prabowo dalam mengevaluasi kinerja para menterinya. Apakah akan ada reshuffle dalam waktu dekat? Semua keputusan kini berada di tangan Presiden.
