- Pakar UGM menilai program Makan Bergizi Gratis cacat sejak konsep dan berpotensi jadi bancakan.
- Sasaran program dinilai tidak jelas, seharusnya menyasar masyarakat di wilayah 3T (tertinggal).
- Kritik juga menyoroti penempatan pejabat non-ahli dan lemahnya pengawasan langsung dari presiden.
SuaraJogja.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah terus menuai sorotan tajam. Di tengah maraknya laporan kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah, kritik kini mengarah pada masalah yang lebih fundamental: konsep dan desain program itu sendiri.
Seorang pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bahkan menyebut program ini memiliki cacat bawaan sejak awal yang berpotensi besar menjadi ajang bancakan politik.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Alfath Bagus Panuntun, menilai program unggulan presiden tersebut bermasalah sejak dari level konsep. Menurutnya, desain yang tidak matang justru membuka pintu bagi penyalahgunaan anggaran secara masif.
"Jadi ada sesuatu yang bermasalah karena by design, kita sudah merancang untuk bancakan," kata Alfath kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
Baca Juga:Panci Bicara! Emak-Emak Yogyakarta Lakukan Aksi Simbolik Protes Program MBG Dihentikan
Kecacatan utama yang disorot Alfath adalah tidak adanya segmentasi penerima manfaat yang jelas. Program ini seolah dirancang untuk semua kalangan, padahal seharusnya diprioritaskan bagi mereka yang paling membutuhkan. Tanpa penargetan yang spesifik, program ini rentan menjadi sekadar proyek bagi-bagi kue kekuasaan.
"Sebetulnya saya sepakat MBG itu hadir, persoalannya adalah MBG ini bukan untuk semua, MBG ini harus targeting. Dia harus mempertimbangkan aspek segmen yang jelas, target jelas, positioning jelas," ujarnya.
Alfath menyarankan agar penerima manfaat difokuskan pada masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama mereka yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang kesulitan mengakses pangan berkualitas.
"Siapa sih segmen dari program ini? Ya wilayah-wilayah 3T gitu, wilayah yang kemudian sulit mendapatkan akses makanan bergizi," ucapnya.
Lebih jauh, ia mengkritik narasi pemerintah yang seolah menjadikan MBG sebagai satu-satunya solusi untuk mencerdaskan bangsa. Alfath menekankan bahwa nutrisi hanyalah salah satu faktor. Kualitas tenaga pendidik seperti guru dan dosen juga memegang peranan krusial yang tidak boleh diabaikan.
Baca Juga:Evaluasi Total, Sertifikasi Higienitas SPPG di DIY Bobrok, Ini Kata Sekda
"Pemerintah saat berinvestasi secara sosial harusnya bukan hanya mengandalkan satu projek MBG saja, orang mau cerdas itu tidak cuma makan bergizi saja, guru bagaimana, dosen gimana," tuturnya.
Kritik pedas juga dilayangkan pada pola rekrutmen pejabat yang mengelola program strategis ini. Alfath menuding pemerintah sering kali menempatkan orang yang tidak kompeten pada posisi penting, yang pada akhirnya bisa berujung pada kegagalan total.
"Kemudian penting bagi kita untuk menempatkan orang-orang yang ahli. Saya melihat pemerintah kita ini sering kali menempatkan orang-orang yang tidak tepat pada posisi yang seharusnya sangat strategis itu. Jadi kalau misalnya kita salah menempatkan orang, ya kehancuran," tegasnya.
Pada akhirnya, Alfath menyoroti lemahnya kemauan politik (*political will*) dan pengawasan langsung dari pucuk pimpinan. Presiden, menurutnya, cenderung hanya menerima laporan di atas kertas tanpa melakukan pengecekan mendalam di lapangan, membuat pelaksanaan program rawan masalah.
"Saya melihat presiden tau beres di atas sementara pelaksanaannya tidak cukup beres. Presiden hanya tahu programnya telah terdelivery tapi tidak pernah mengecek secara langsung kondisi di lapangan seperti apa," tandasnya.
