- Anggaran pendidikan BGN 2026 terpusat Rp223,55 triliun; TKD turun signifikan walau digugat.
- LLDIKTI DIY menjamin beasiswa mahasiswa kurang mampu tetap aman meskipun terdapat perubahan alokasi anggaran.
- PJJ dan alternatif pendidikan dipertimbangkan sebagai solusi mengatasi biaya tinggi serta meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi.
SuaraJogja.id - Pemerintah melakukan sentralisasi fiskal untuk anggaran pendidikan pada 2026. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, postur anggaran pendidikan untuk Badan Gizi National (BGN) mencapai Rp223,55 triliun pada 2026, naik dibandingkan 2025 lalu sebesar Rp56,8 triliun.
Alokasi pendidikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 ini pun akhirnya turun jadi Rp264,62 triliun dari alokasi 2025 yang mencapai Rp347,09 triliun. Kebijakan ini pun digugat guru dan dosen ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena bisa dikhawatirkan bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di tingkat perguruan tinggi (PT).
Meski ada pemotongan anggaran pendidikan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V DIY memastikan komitmen terhadap beasiswa mahasiswa, khususnya bagi kalangan kurang mampu, tidak akan dipotong. Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah V DIY, Tego Sudarto mengungkapkan porsi anggaran pendidikan secara prinsip tetap mengacu pada amanat undang-undang sebesar 20 persen dari APBN. Ia juga memastikan program beasiswa tetap menjadi prioritas.
“Untuk beasiswa mahasiswa tetap aman. Komitmen pemerintah jelas, terutama untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Itu tidak dipotong," ungkapnya di Yogyakarta, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, jika pun ada penyesuaian, biasanya menyasar belanja operasional, bukan bantuan langsung kepada mahasiswa. Distribusi beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pun tetap berjalan berbasis kriteria.
Namun perguruan tinggi penerima KIP Kuliah harus memenuhi indikator seperti akreditasi dan komitmen peningkatan mutu.Tidak semua pengajuan otomatis disetujui.
"Proses seleksi dilakukan dengan instrumen yang terukur agar bantuan tepat sasaran," paparnya.
Tego menyebut, pada 2025 lalu, mahasiswa baru penerima KIP Kuliah di DIY cukup besar yang mencapai 2.743 orang. Beasiswa itu dibagikan pada mahasiswa di 86 PTS di DIY.
"Diharapkan tahun ini paling tidak sama jumlah beasiswanya," tandasnya.
Baca Juga:Hanya 8 Kampus Swasta di Jogja Ini yang Dinilai Unggul, Universitasmu Termasuk?
Tego menambahkan, kekhawatiran perguruan tinggi, terutama swasta sangat beralasan ditengah ekspansi masif Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Masalah itu perlu dicarikan solusi melalui alternatif pendidikan lain seperti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang bisa meningkatkan akses pendidikan maupun menurunkan biaya pendidikan.
"Kehadiran kampus-kampus baru dan model pendidikan alternatif sangat strategis untuk mendongkrak partisipasi pendidikan tinggi," ujarnya.
Sementara Rektor Universitas Siber Muhammadiyah (SiberMu), Bambang Riyanta yang baru saja dilantik mengungkapkan SiberMu menjadi pionir PJJ yang adaptif terhadap disrupsi Artificial Intelligence (AI).
Selain itu jadi alternatif ditengah tingginya biaya pendidikan tinggi. Dengan metode PJJ, akses pendidikan juga semakin luas, termasuk jutaan pekerja migran Indonesia.
"Kita membuktikan PJJ itu tidak sulit lulus di tengah tantangan teknologi yang semakin kompleks," ungkapnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
