- Bupati Sleman Harda Kiswaya memutuskan tetap menerapkan sistem bekerja di kantor bagi seluruh ASN pada Rabu, 1 April 2026.
- Kebijakan tersebut diambil karena kebutuhan pelayanan publik di wilayah Sleman memerlukan kehadiran fisik petugas agar berjalan optimal.
- Pemerintah Kabupaten Sleman menolak kebijakan WFH pusat guna menghindari kendala birokrasi dalam penanganan urusan mendesak bagi masyarakat setempat.
SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memilih berhati-hati dalam merespons kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam sepekan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyatakan bahwa penerapan WFH di tingkat kabupaten justru dinilai kurang efektif dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
"Itu perintah saya hormati tetapi berkaitan dengan WFH itu kalau di wilayah kabupaten, khususnya di Sleman itu, nggak bisa optimal. Sehingga saya tetap melayani masyarakat seperti biasa," kata Harda kepada awak media, Rabu (1/4/2026).
Disampaikan Harda, karakteristik pelayanan di daerah mengharuskan kehadiran fisik petugas. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara langsung.
Baca Juga:Tak Ada Pasar Lebaran Imbas Efisiensi Anggaran, Pemkab Sleman Ajak Warga Borong Produk UMKM Lokal
Ia khawatir jika kebijakan bekerja dari rumah dipaksakan, proses penanganan urusan mendesak bagi warga yang membutuhkan justru akan mengalami kendala birokrasi yang rumit.
"Nanti kalau ada masyarakat yang betul-betul segera mendapatkan pertolongan, nanti akan ribet. Banyak hal lah yang artinya pertimbangan kami untuk kami melayani seperti biasa," ucapnya.
Sejauh ini, Bupati mengaku telah melakukan dialog dengan jajaran internal untuk memetakan sektor mana saja yang memungkinkan untuk bekerja secara daring.
Namun, hasil evaluasi sementara menunjukkan hampir seluruh instansi di Pemkab Sleman bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Sehingga memang kebijakan WFO tetap menjadi pilihan utama.
"Saya sudah dialog dengan teman-teman itu kelihatannya kalau yang di WFH itu hampir nggak ada," ujarnya.
Baca Juga:Potensi Tinggi, Tapi Hanya 40 Persen ASN DIY Bayar Zakat Lewat Baznas
Terkait kaitan kebijakan ini dengan upaya efisiensi energi atau penggunaan BBM, Harda menegaskan tidak akan mengambil langkah gegabah dalam memotong anggaran atau kegiatan perangkat daerah.
Ia mengaku masih akan memilih untuk mengidentifikasi kembali agenda-agenda yang dianggap tidak mendesak.
"Sehingga kami tidak serampangan langsung potong 'oh dikurangi sekian' akan saya akan identifikasi kegiatan apa saja yang memang seharusnya tidak dilakukan ya jangan dilakukan. Ini nanti akan efisiensi sendiri kalau itu butuh efisiensi," tegasnya.
