- Pusat Teknologi Kecerdasan Buatan hasil kolaborasi UGM, Indosat, dan NVIDIA resmi beroperasi di GIK UGM pada 13 Agustus 2026.
- Pemerintah menegaskan pentingnya penerapan pendekatan sovereign cloud serta pengelolaan data yang aman untuk memperkuat ekosistem kecerdasan buatan nasional.
- Fasilitas tersebut ditargetkan mampu menghasilkan riset terapan dan inovasi nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat serta industri.
SuaraJogja.id - Pusat Teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) hasil kolaborasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Indosat Ooredoo Hutchison, dan NVIDIA resmi beroperasi di GIK UGM pada Kamis (13/8/2026).
Pemerintah menekankan agar keberadaan fasilitas ini tidak sekadar menjadi simbolik. Melainkan mampu menghasilkan inovasi terapan yang menyelesaikan berbagai persoalan nyata di masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, mengimbau agar penguatan ekosistem AI nasional berfokus pada hasil riset terapan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh publik. Bukan hanya berhenti pada taraf wacana akademis atau prototipe semata.
"Keberhasilan harus terlihat dalam pengembangan talenta dan kompetensi, penerapan temuan-temuan penelitian terbaru, solusi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri, serta inovasi dan kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh Indonesia," kata Meutya.
Baca Juga:Prabowo Rombak Buku Pelajaran karena Font Kekecilan, Dewan Pendidikan DIY Sebut Tak Urgen
Disampaikan Meutya, AI Technology Center ini merupakan bagian dari inisiatif Indonesia AI Center of Excellence yang dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan dukungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, serta perusahaan teknologi penting dalam memperkuat kemampuan AI nasional. Sekaligus menghasilkan solusi bagi persoalan nyata di Indonesia.
Ia mendorong penerapan pendekatan sovereign cloud agar pengelolaan pusat data tetap berada dalam yurisdiksi Indonesia dan memenuhi standar keamanan yang diperlukan.
"Kedaulatan AI tidak berarti Indonesia mengisolasi diri atau harus mengembangkan semua teknologi sepenuhnya sendiri. Kolaborasi dan kedaulatan dapat berjalan beriringan," tegasnya.
Prinsip kedaulatan digital ini sejalan dengan penekanan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Stella Christie, yang mengingatkan pentingnya tata kelola data dalam negeri agar tidak dieksploitasi tanpa nilai tambah bagi bangsa.
Baca Juga:Makam Mertua Seniman Djaduk Ferianto di Yogya Dirusak, Regulasi dan Status Lahan Dipertanyakan
"Kita boleh memperdagangkan data kita. Kita boleh menjual data kita untuk mendapatkan imbalan, tetapi kita tidak boleh sama sekali memberikan data tersebut," kata Stella.
Tantangan kedaulatan data ini mengemuka di tengah keterbatasan ketersediaan infrastruktur komputasi (AI factory) domestik. Padahal Indonesia tercatat memiliki potensi lebih dari 500.000 pengembang perangkat lunak yang terdaftar di GitHub.
Vice President of Solutions Architecture and Engineering NVIDIA, Marc Hamilton, menuturkan bahwa akses terhadap infrastruktur modal yang fleksibel menjadi kunci agar institusi lokal dapat mengembangkan model AI secara mandiri tanpa harus kehilangan kepemilikan atas datanya.
"Setiap universitas atau perusahaan di sini yang tidak mampu mengeluarkan dana sebesar satu miliar dolar dapat memulai dengan menggunakan model kami, kemudian mengembangkan model mereka sendiri, dan memiliki hasil yang diperoleh," kata Hamilton.
Menanggapi perlunya dampak ekonomi dan sosial secara langsung, Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, menyampaikan bahwa pemerataan kesempatan bagi talenta lokal menjadi prioritas utama guna mendorong produktivitas di sektor-sektor strategis.
"Namun yang terpenting, masyarakat harus merasakan manfaatnya. Kami memproduksi di Indonesia untuk Indonesia dan untuk dunia," ujar Vikram.
