Desil Berubah, BPS DIY Akui Data Bisa Melenceng

Endang menambahkan, persoalan perubahan desil seharusnya tidak diarahkan menjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah maupun antarinstansi. Hal ini terkait protes yang dilayangkan Pemda DIY atas perubahan desil yang signifikan warga.

Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat harus membangun konsolidasi agar kualitas data semakin baik.

Konsolidasi juga telah dilakukan dengan Pemda DIY. Dalam koordinasi tersebut, masing-masing pihak menjelaskan persoalan yang ditemukan di lapangan.

"Tidak ada istilah memojokkan siapa pun. Tidak ada," tandasnya.

Baca Juga:Yogyakarta Diserbu 38 Juta Wisatawan Nusantara di 2024, Kabupaten Sleman Catat Kunjungan Terbanyak

Menurutnya, BPS juga perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah. Penjelasan tersebut dapat disampaikan melalui berbagai kanal.

"Masyarakat juga memiliki ruang untuk melakukan pengecekan secara mandiri terhadap data mereka," jelasnya.

Endang menambahkan, proses pembaruan data saat ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.Menurutnya, pendataan tersebut penting karena struktur ekonomi Indonesia untuk satu dekade ke depan akan dibangun berdasarkan data yang dikumpulkan.

Dalam Sensus Ekonomi 2026 di DIY, BPS mendata sekitar 606.000 pelaku usaha yang melibatkan 4.082 petugas lapangan. Pendataan ini mencakup usaha formal, UMKM sekitar 596.000 unit  hingga aktivitas ekonomi rumah tangga secara door-to-door.

Ia berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi fondasi untuk membaca struktur ekonomi dalam10tahun mendatang. Karena itu, Endang kembali menekankan pentingnya konsolidasi dan kualitas data.

Baca Juga:Kemiskinan di Jogja Turun Signifikan, BI DIY: Pengendalian Inflasi dan Jaga Daya Beli Warga jadi Kuncinya

"Kita ingin struktur ekonomi itu akan dibangun dari sini, Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi