- Presiden Prabowo Subianto mereshuffle Pratikno dan Listyo Sigit Prabowo, lalu menggantinya dengan Sugiono serta Suyudi Ario Seto pada Kamis, 1 Oktober 2026 di Yogyakarta.
- Pergantian pejabat strategis tersebut dinilai sebagai sinyal pergeseran konfigurasi kekuasaan untuk mengurangi peran loyalis Jokowi dan memperkuat loyalis Prabowo.
- Pakar UMY Zuly Qodir menyatakan tantangan terbesar Kapolri baru Suyudi Ario Seto adalah menjalankan agenda reformasi kepolisian.
SuaraJogja.id - Pergantian sejumlah pejabat strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan pembacaan politik baru. Dua nama yang sebelumnya lekat dengan pemerintahan Joko Widodo, seperti Pratikno dan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akirnya terkena resuffle dan digantikan Sugiono dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto
Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir melihat perubahan tersebut bisa dibaca sebagai sinyal bergesernya konfigurasi kekuasaan dari era Jokowi menuju pemerintahan Prabowo.
Reshuffle sebenarnya merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Namun, pergantian figur yang memiliki kedekatan dengan Jokowi membuat langkah tersebut menjadi perhatian.
"Kalau tidak menyingkirkan ya mengurangi peran. Mengurangi peran biar gantian dengan peran orang lain. Pak Listyo Sigit dan Pak Pratikno itu adalah orang yang sangat dekat waktu itu dengan Pak Jokowi," ujar Zuly di Yogyakarta, Kamis (1/10/2026).
Baca Juga:Jokowi dan Raja Juli Hadiri Rapat Senat Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM
Ia menilai Pratikno dan Listyo Sigit merupakan figur yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi. Karena itu, pergantian keduanya dapat dibaca sebagai bagian dari upaya membangun kekuasaan yang lebih dekat dengan pemerintahan Prabowo.
Pilihan Prabowo terhadap figur seperti Sugiono dan Suyudi yang memiliki kedekatan dengannya merupakan hal yang lazim dalam politik pemerintahan. Zuly bahkan mengibaratkan pola tersebut dengan tradisi kerajaan Jawa, ketika pemimpin memilih orang-orang yang dekat dan dianggap loyal untuk membantu menjalankan kebijakan.
"Kalau mengikuti tradisi dalam kerajaan Jawa, itu ya maka akan memilih orang-orang yang dekat, orang-orang yang dianggap loyal karena untuk memudahkan, memuluskan, mengamankan apa yang menjadi kebijakannya," ungkapnya.
Menurut Zuly, seorang presiden tentu membutuhkan orang yang memahami arah kebijakannya. Sebab keberadaan pejabat yang tidak sejalan dengan garis kebijakan pemerintah berpotensi memperlambat agenda pemerintahan.
"Dia akan mengangkat orang yang menjadi bagiannya sehingga memudahkan apa yang akan dilakukan," tandasnya.
Baca Juga:Ijazah Jokowi Belum Kelar, KPU Malah Bikin Aturan Baru yang Bikin Publik Geram
Zuly menyebut, pergantian Pratikno juga menjadi perhatian banyak pihak karena sosok penggantinya dinilai memiliki latar belakang pengalaman pemerintahan yang berbeda.
Zuly secara terbuka membandingkan pengalaman Pratikno dengan Sugiono.
Dalam hal pengorganisasian aparatur pemerintahan dan koordinasi antar-kementerian/lembaga, Pratikno dinilai memiliki pengalaman yang lebih panjang. Sedangkan Sugiono saat menjabat Menteri Luar Negeri (menlu) seringkali mendapatkan kritik tajam dalam membuat kebijakan.
"Secara jujur saya akan katakan dalam hal pengorganisasian aparatur pemerintahan atau dalam hal aparatur pegawainya lebih pintar Pak Pratikno daripada Pak Sugiono," tandasnya.
Namun, Zuly mengingatkan pilihan tersebut merupakan kewenangan Presiden. Jika pejabat yang ditunjuk nantinya dianggap tidak mampu menjalankan tugas, Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pergantian kembali.
Terkait pergantian Listyo Sigit ke Suyudi, Zuly menyebut Seto dinilai memiliki pengalaman panjang di berbagai posisi kewilayahan dan reserse. Dari sisi kompetensi kepolisian, Suyudi memiliki bekal yang cukup.
