- Sebanyak 1,94 juta anak Indonesia belum bersekolah akibat faktor kemiskinan, pernikahan dini, serta kurangnya perlindungan dan kesehatan.
- Pemerintah meluncurkan berbagai program prioritas dan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk mengatasi tantangan pendidikan.
- Pemkab Sleman mengoptimalkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai solusi alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah agar tetap belajar.
SuaraJogja.id - Sebanyak 1,94 juta anak Indonesia hingga saat ini tak sekolah. Meski jumlah tersebut terus menurun dari tahun ke tahun, angka tersebut masih terlalu besar dan menjadi alarm serius bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia.
"Mayoritas anak yang tidak bersekolah tersebut berada pada kelompok usia SMP dan SMA, masa yang seharusnya menjadi periode penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi yang semakin pesat," papar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno yang hadir virtual dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) di UNY, Rabu (1/7/2026).
Menurut Pratikno, persoalan anak tidak sekolah merupakan salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Indonesia selain masalah kesehatan, kualitas pembelajaran, dan perlindungan anak.
Banyak anak yang terpaksa meninggalkan sekolah karena faktor kemiskinan, harus bekerja membantu keluarga, mengalami perkawinan usia anak. Bahkan ada anak ada yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga maupun lingkungan sekitar.
Baca Juga:Duh! 142 Warga Bantul Kehilangan Pekerjaan, Efisiensi Berdampak PHK
Karena itu, penyelesaian persoalan anak tidak sekolah tidak cukup hanya melalui pendekatan pendidikan semata. Intervensi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pengasuhan, hingga perlindungan anak juga mendesak dilakukan.
"Kita tidak boleh membiarkan jutaan anak tidak bersekolah. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tidak siap menghadapi masa depan," ujarnya.
Selain akses pendidikan, pemerintah juga menyoroti kondisi kesehatan anak Indonesia yang masih menjadi tantangan besar. Prevalensi masalah kesehatan pada anak masih mencapai 19,8 persen, kondisi yang berdampak langsung terhadap kemampuan belajar mereka.
"Anak-anak yang lapar dan tidak sehat tidak bisa belajar dengan baik," katanya.
Di sisi lain, kualitas pembelajaran juga masih belum merata. Hasil evaluasi pendidikan menunjukkan kemampuan bahasa Inggris dan matematika peserta didik Indonesia masih relatif rendah, padahal mereka akan menghadapi era digital yang semakin kompetitif.
Baca Juga:Rumah Eross Sheila On 7 Kemasukan Ular Kobra, Damkar Sleman Evakuasi Tengah Malam
Persoalan keamanan anak juga menjadi perhatian pemerintah. Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan maupun pengasuhan masih ditemukan sehingga diperlukan upaya bersama untuk memastikan setiap anak merasa aman di mana pun mereka berada.
Menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas mulai. Diantaranya penanganan anak tidak sekolah melalui pendekatan sekolah sebagai pusat layanan, perluasan Program Indonesia Pintar, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda serta revitalisasi sekolah dan peningkatan kompetensi guru.
Pemerintah juga memperkuat pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, memperluas distribusi teknologi pembelajaran interaktif, serta menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan nutrisi yang cukup selama belajar.
Sementara di ruang digital, pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital.
Namun demikian, Pratikno menegaskan pemerintah pusat tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi kompleksitas persoalan tersebut.
Karena itu, pemerintah menginisiasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Ana.
