- Pakar hukum UMY, King Faisal Sulaiman, menilai penolakan gugatan diskualifikasi Gibran oleh MK pada 7 Oktober 2026 sudah tepat.
- Gugatan Denny Indrayana dinilai salah alamat karena tahapan Pemilu 2024 telah usai dan melewati batas waktu ketat PHPU.
- Persoalan dokumen pendidikan Gibran secara teoritis dapat membuka ruang pemakzulan di DPR, meski sulit terwujud akibat konfigurasi politik parlemen.
Sebab meski permohonan diskualifikasi ditolak, persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran dapat memiliki implikasi berbeda apabila nantinya masuk dalam mekanisme impeachment.
"Sekalipun gugatan permohonan para pemohon ditolak, diskualifikasi enggak dikabulkan dan poin-poin lain seterusnya, tetapi argumentasi di balik putusan MK yang semalam itu menariknya karena MK membenarkan bahwa ijazah wakil presiden ini memang terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan lalu dibuktikan," tandasnya.
King Faisal mengatakan, persoalan tersebut menurutnya berkaitan dengan apakah Gibran memiliki dokumen pendidikan yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karenanya King Faisal menilai persoalan tersebut secara teoritis dapat menjadi ruang bagi proses impeachment. Namun impeachment berbeda dengan PHPU dan bukan mekanisme yang bisa dijalankan langsung oleh warga negara biasa.
Baca Juga:KKN Berubah Jadi Misi Kemanusiaan, 61 Mahasiswa UMY Bertahan di Tengah Bencana NTT
"Ini menurut saya memberikan ruang bagi pintu impeachment. Tapi impeachment ini proses politik. Proses politik ini ada di Senayan, ada di DPR. Bolanya ada di sana, bukan di warga negara biasa," jelasnya.
Ia menjelaskan, proses pemakzulan bukan perkara sederhana karena membutuhkan prosedur ketatanegaraan dan konfigurasi politik. Artinya ada atau tidaknya political will dari partai-partai politik di parlemen akan menjadi faktor penting.
"Kalau partai yang ada di Senayan itu mau, kuncinya begitu. Kalau punya political will, ini menjadi pintu masuk," katanya.
Namun, King Faisal mengaku pesimistis jika melihat konfigurasi politik di parlemen saat ini. Koalisi besar yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo Subianto sama sekali sedikit menyisakan ruang oposisi di parlemen.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat parlemen relatif sulit diharapkan merespons celah atau pintu impeachment yang secara teoritis dapat muncul dari persoalan tersebut.
Baca Juga:UMY Kembangkan 5 AI Pendeteksi Penyakit, Bantu Diagnosis Kanker hingga Tumor Otak Lebih Cepat
"Parlemen kita ini agak susah diharapkan mampu merespons tindak lanjut dengan celah atau pintu impeachment yang saya masukkan tadi," paparnya.
Gibran Diminta Tunjukkan Ijazah
Namun, lanjutnya putusan MK tersebut tidak serta-merta mengakhiri polemik. Justru, Gibran dinilai perlu membuka bukti pendidikan yang memenuhi syarat minimal SMA atau sederajat untuk menjawab keraguan publik.
Hal itu penting meski Gibran telah memberikan tanggapan dengan menyatakan dirinya pernah menempuh pendidikan hingga lulus S1 di Singapura. Sebab pernyataan tersebut belum otomatis menjawab persoalan yang menjadi standar verifikasi syarat pencalonan.
Ia menjelaskan, MK tidak serta-merta menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah karena permohonan yang diajukan memang tidak meminta MK memutus hal tersebut secara langsung.
"Kenapa MK tidak kemudian tegas memutus bahwa dia tidak memiliki ijazah? Karena memang enggak diminta oleh pemohon. Di dalil itu yang dimintakan hanya diskualifikasi," katanya.
