- Survei CELIOS mencatat 75 persen masyarakat stres menghadapi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta meminta pemerintah menggunakan survei tersebut sebagai evaluasi kebijakan.
- Pemerintah disarankan memperbaiki komunikasi publik agar kebijakan tidak menimbulkan keresahan serta gangguan kesehatan mental masyarakat.
SuaraJogja.id - Hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan menyebut sebanyak 75 persen responden masyarakat umum mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, 67 persen responden mengaku mengalami stres saat melihat perilaku Presiden Prabowo.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai hasil survei semacam itu perlu menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan. Menurutnya, pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik maupun temuan yang menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan.
"Survei seperti ini perlu jadi masukan buat pemerintah agar kebijakan-kebijakannya semakin lebih baik. Kalau ada keliru, tidak tepat, diperbaiki. Enggak ada salahnya menurut saya," ujar Haedar usai Milad ke-35 Unisa di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, perbaikan kebijakan tidak seharusnya dipandang sebagaia sesuatu yang merugikan pemerintah. Sebaliknya, koreksi diperlukan agar kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:Muhammadiyah Sentil Menkeu Baru, Jangan Biarkan Rupiah Jatuh Terus
"Nah, lebih penting lagi komunikasi. Komunikasi itu penting agar setiap program kebijakan dijelaskan duduk masalahnya, latar belakangnya, sasarannya dan sebagainya," ujarnya.
Haedar menyebut, pemerintah memiliki berbagai saluran untuk menjelaskan kebijakan kepada masyarakat melalui banyak cara, termasuk melalui media sosial (medsos). Komunikasi yang baik dibutuhkan agar masyarakat memahami alasan di balik suatu keputusan, bukan sekadar menerima pengumuman tentang program pemerintah.
Sebab keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau tercapainya target pembangunan. Pemerintah perlu memperhatikan dampak kebijakan terhadap kenyamanan sosial dan psikologis masyarakat.
"Saya yakin ini menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah karena itu kan menyangkut juga kesehatan mental bangsa. Kesehatan mental bangsa itu harus dijaga," tandasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah semestinya juga tidak hanya berorientasi pada hasil yang terlihat secara fisik. Namun lebih dari itu juga menciptakan rasa nyaman bagi warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Baca Juga:Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
"Kebijakan pemerintah tidak sekadar soal bagaimana kebijakan terwujud, tapi juga menciptakan kenyamanan mental, kenyamanan sosial, kenyamanan psikologis bagi seluruh warga bangsa," ungkapnya.
Terkait anggapan pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap persoalan bangsa, termasuk kebakaran hutan, Haedar kembali menekankan pentingnya koreksi kebijakan dan pembenahan komunikasi publik.
“Perlunya koreksi bagi kebijakan-kebijakan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat karena berbagai faktor, termasuk mungkin komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Bagi Haedar, survei apapun harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi. Pemerintah perlu mendengarkan keresahan masyarakat, menjelaskan dasar pengambilan keputusan.
Selain itu pemerintah mesti terbuka melakukan perbaikan apabila kebijakan yang dijalankan dinilai kurang tepat. Dengan demikian, koreksi bukan semata-mata soal mengubah kebijakan yang bermasalah.
"Namun juga memastikan masyarakat memahami arah kebijakan dan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
