- Ribuan mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD DIY, Yogyakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
- Aksi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menyampaikan tujuh tuntutan terkait berbagai persoalan nasional.
- Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menemui massa aksi dan berjanji akan menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa tersebut.
SuaraJogja.id - Ribuan massa dari berbagai aliansi mahasiswa menggeruduk kantor DPRD DIY di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Selasa (20/10/2026) siang. Mereka turun ke jalan dalam rangka menyikapi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Massa yang berasal dari sejumlah kampus itu berorasi di depan DPRD DIY sembari membentangkan spanduk berisi kalimat protes terhadap kebijakan pemerintah. Mereka juga menurunkan bendera Merah Putih menjadi setengah tiang sebagai tanda berkabung yang kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran yang carut marut.
Di tengah orasi, mahasiswa sempat mengingatkan sesama peserta agar tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi.
"Kawan-kawan di sini kita satu tujuan, jangan sampai terprovokasi," ujar salah seorang orator.
Baca Juga:Daya Beli Warga Jogja Turun, Pedagang Terpaksa Pangkas Dagangan
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang menyasar sejumlah persoalan mendasar dalam pemerintahan. Diantaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera dan Papua.
Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana dan memulihkan kehidupan masyarakat terdampak. Termasuk pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang justru dikorupsi Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB).
"Anggaran penanggulangan bencana digunakan investasi dan sampai sekarang KPK belum menetapkan kepala BNNP sebagai pelaku korupsi," tandas salah seorang orator.
Tak hanya persoalan bencana dan penegakan hukum, mahasiswa juga menyoroti program strategis nasional. Mereka menuntut moratorium, evaluasi, dan transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mahasiswa menuntut transparasi tata kelola, keterbukaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaannya kedua program tersebut. Terlebih pemerintah menggulirkan anggaran yang sangat besar pada kedua program tersebut.
Baca Juga:Wacana Gaji ASN Dibayar Kopdes Bikin Geger, Pemda DIY Pusing, DPRD Sebut Tak Masuk Akal
Massa juga mendesak pemerintah memperbaiki regulasi pengadaan, tata kelola, serta transparansi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di setiap daerah di Indonesia. Hal ini penting mengingat sejumlah daerah mengalami antrian panjang BBM.
Sementara di bidang komunikasi politik, mereka menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah, terutama komunikasi Presiden yang dinilai kerap merendahkan rakyat. Kritik lain diarahkan pada struktur kabinet. Mahasiswa mendesak restrukturisasi dan perampingan kabinet yang mereka nilai terlalu gemuk demi efisiensi birokrasi dan anggaran negara.
Mereka juga menuntut penghentian militerisme dalam berbagai bentuk, terutama pelibatan militer di ranah sipil. Sementara itu, dalam aspek penegakan HAM, mahasiswa mendesak proses peradilan terhadap 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu ditegakkan.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi yang menemui massa dan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
"Kami menindaklanjuti aspirasi kalian semua. Dua tahun sudah berlalu pemerintahan kali ini, maka menjadi wajar kalau rakyat memberikan evaluasi," katanya.
Namun dia mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar dan tidak berujung pada kerusuhan. Menurutnya, mahasiswa merupakan generasi yang kelak akan menggantikan para pemimpin saat ini.
