- Aliansi mahasiswa Yogyakarta menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD DIY pada Selasa, 20 Oktober 2026.
- Aksi unjuk rasa tersebut sempat memanas dan diwarnai kericuhan serta kerusakan fasilitas gedung dewan.
- Massa menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
SuaraJogja.id - Aksi unjuk rasa berbagai aliansi mahasiswa di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (20/10/2026) sore memanas. Gesekan antara massa aksi dan aparat kepolisian terjadi setelah mahasiswa memaksa masuk ke ruang rapat paripurna.
Aksi saling dorong tak terhindarkan ketika barikade polisi yang berjaga di depan lobi ruang paripurna menghalau massa. Situasi sempat tegang, meski kemudian kembali kondusif.
Teriakan “Revolusi” terus menggema di depan kantor DPRD DIY. Di tengah situasi tersebut, sejumlah pengunjuk rasa menempelkan poster berisi kritik terhadap pemerintah.
Kericuhan itu juga diwarnai kerusakan fasilitas gedung. Kaca pintu lobi depan DPRD DIY pecah, sementara coretan terlihat di tembok lobi wakil rakyat tersebut.
Baca Juga:Inklusi Keuangan DIY Capai 98,74 Persen, OJK Waspadai Gap Literasi Masyarakat
Ketegangan di depan lobi ruang paripurna sempat mereda setelah aparat berhasil menghalau massa yang berusaha masuk. Meski demikian, aksi unjuk rasa belum berakhir.
Hingga pukul 15.30 WIB, massa dari berbagai aliansi mahasiswa di Yogyakarta masih bertahan di depan Gedung DPRD DIY. Mereka terus menyuarakan kritik dan tuntutan kepada pemerintah.
Ketegangan di depan lobi ruang paripurna sempat mereda setelah aparat berhasil menghalau massa yang berusaha masuk. Meski demikian, aksi unjuk rasa belum berakhir.
Hingga pukul 16.30 WIB, massa dari berbagai aliansi mahasiswa di Yogyakarta masih bertahan di depan Gedung DPRD DIY. Mereka terus menyuarakan kritik dan tuntutan kepada pemerintah.
Dalam aksi itu, massa mahasiswa menyerukan revolusi dengan menyoroti perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyerukan tujuh tuntutan.
Baca Juga:66 Daerah Belum Punya RS Tipe C, Pasien Kanker Berisiko Harus Berobat Jauh
Sebut saja evaluasi total penanggulangan karhutla dan percepatan pemulihan masyarakat terdampak. Moratorium, evaluasi, dan transparansi program Strategis nasional terutama MBG dan KDMP harus dilakukan.
Mahasiswa menuntut regulasi pengadaan, tata kelola dan transparansi BBM subsidi di setiap daerah di Indonesia. Selain itu massa menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah terutama komunikasi Presiden yang kerap merendahkan rakyat.
Restrukturisasi dan perampingan Kabinet Gemuk demi efisiensi birokrasi dan anggaran negara juga harus dilakukan Prabowo. Pemerintah didesak menghentikan militerisme dalam berbagai bentuk terutama pelibatan militer di ranah sipil. Terakhir, mahasiswa menuntut penegakan proses peradilan HAM bagi 13 peristiwa pelanggaran HAM Berat masa lalu.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
