- Pengamat politik Zuly Qodir menyatakan penunjukan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden berisiko memicu perlawanan partai koalisi.
- Pemilihan kader Gerindra berpotensi membuat partai lain menarik diri dari pemerintahan dan memperlemah posisi Presiden Prabowo Subianto.
- Zuly menyarankan Prabowo memilih tokoh dari luar Gerindra atau kalangan profesional demi menjaga soliditas koalisi pemerintahan.
Karena itu memilih Dasco bukan sekadar persoalan siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau paling memahami agenda politik Gerindra. Keputusan tersebut bisa menentukan apakah partai-partai lain tetap menjadi mitra pemerintahan atau justru berubah menjadi kekuatan oposisi.
"Ya, akan menjadi oposisi karena itu artinya hanya satu partai saja, kecuali Gerindra bisa mendapatkan 51 persen sendiri. Itu kan agak berat di Indonesia ini," ungkapnya.
Sementara itu terkait sejumlah tokoh lain juga ikut diperbincangkan sebagai kandidat pendamping Prabowo seperti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut Zuly bisa saja terjadi.
Sultan misalnya, tokoh ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Namun, Sultan juga mempunyai alasan kuat untuk tidak menerima posisi tersebut.
Baca Juga:Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
Saat ini Sultan sudah mengemban tiga posisi penting, yakni sebagai Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY..
Apabila Sultan menerima tawaran tersebut, maka jabatannya akan bertambah. Ada konsekuensi besar yang harus dipertimbangkan Sultan, terutama jika harus meninggalkan salah satu jabatan yang sekarang diembannya.
Dia menyinggung sejarah ayah Sultan, Sri Sultan HB IX yang pernah menjabat sebagai wakil presiden sekaligus raja Yogyakarta. Namun, pada akhirnya HB IX juga mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Zuly menambahkan, nama lain sebenarnya masih sangat mungkin muncul. Penentuan cawapres seharusnya dikaitkan dengan agenda besar yang ingin dilanjutkan Prabowo dalam pemerintahannya.
Jika Prabowo ingin memastikan keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga perguruan tinggi gratis, maka dibutuhkan pendamping yang memiliki keberanian dan visi sama.
Baca Juga:Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya
Namun jika Prabowo ingin mempertegas agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus menunjukkan keberanian dalam menghadapi kepentingan asing, Zuly menilai figur seperti Mahfud MD bisa masuk dalam pertimbangan.
Adapun jika Prabowo ingin memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional, sosok dengan keahlian diplomasi dan ekonomi internasional bisa menjadi pilihan.
"Kalau Pak Prabowo ingin juga mempertegas tentang pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, dan keberanian berhadapan dengan asing, maka ada sosok seperti Mahfud MD," paparnya.
Pemilihan figur profesional atau tokoh dari luar Gerindra, lanjutnya juga bisa menjadi jalan tengah agar tidak memunculkan kecemburuan di antara partai-partai koalisi.
Terlebih dalam kalkulasi politik menuju 2029, Zuly juga mengingatkan Prabowo agar tidak mengabaikan dinamika kekuatan politik lain, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kelompok politik yang selama ini diasosiasikan dengan Solo.
Meski kelompok tersebut oleh sebagian kalangan dianggap mengalami keruntuhan, Zuly menilai terlalu dini menyimpulkan kekuatan mereka sudah habis. Dinamika politik masih bisa berubah dalam dua hingga tiga tahun mendatang.