- Pemda DIY menetapkan UMP DIY tahun 2027 sebesar Rp 2.725.000 setelah mengalami kenaikan sebesar 12,72 persen.
- Besaran UMP tersebut merupakan hasil kompromi antara pekerja dan pengusaha karena keterbatasan kemampuan finansial dunia industri.
- Nomor UMP 2027 tersebut masih memiliki selisih sebesar Rp 1.879.982 dari nilai Kebutuhan Hidup Layak DIY.
SuaraJogja.id - Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 naik 12,72 persen menjadi Rp 2.725.000 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.417.496. Pemda DIY mengklaim sudah memenuhi 56,31 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026.
Meski kenaikannya diklaim termasuk salah satu yang tertinggi secara nasional, nominal tersebut ternyata masih jauh dari KHL masyarakat Yogyakarta. Berdasarkan publikasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), nilai KHL DIY mencapai Rp 4.604.982 per bulan. Artinya, terdapat selisih Rp 1.879.982 antara UMP 2027 dengan kebutuhan hidup layak tersebut.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY sekaligus Akademisi Ekonomi UII, Priyonggo Suseno usai penetapan UMP DIY 2027 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya angka Rp 2.725.000 memang merupakan hasil kompromi panjang antara unsur pekerja dan pengusaha. Sebagian pekerja menginginkan upah mendekati nilai KHL. Namun, kemampuan industri dinilai belum memungkinkan untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Baca Juga:Jeritan Pilu Buruh di Jogja: dari Tiga Bulan Tak Digaji, Terjerat Pinjol, hingga BPJS Mati
"Sebagian dari pekerja itu berharap upah mendekati angka KHL. Sisi lain, kemampuan di dunia industri itu tidak akan mungkin sampai sana," ujarnya.
Priyonggo mengatakan, Dewan Pengupahan sebenarnya memiliki dua pendekatan dalam menentukan upah minimum, yakni menggunakan formula alfa atau pendekatan KHL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan, penghitungan menggunakan formula alfa dengan angka maksimal 1 ternyata masih berada di bawah ekspektasi sebagian besar pekerja. Karena itu Pemda dan Dewan Pengupahan DIY akhirnya dipilih pendekatan KHL.
"Sehingga hasil komprominya adalah industri itu mampunya di angka Rp 2.725.000. Insyaallah ini mulai kompromi bersama," katanya.
Dia menyatakan, ketentuan upah tersebut hanya berlaku bagi perusahaan non-UMKM atau usaha menengah dan besar. Perusahaan yang benar-benar tidak mampu memenuhi ketentuan juga memiliki hak mengajukan keberatan, dengan tetap melalui kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja.
Baca Juga:Disebut Termahal Kedua di Indonesia, Menelusuri Akar Pahit Biaya Hidup di Jogja yang Meroket
Selain itu, nilai KHL yang digunakan belum sepenuhnya didasarkan pada survei terbaru pemerintah. Priyonggo menyebut, sesuai ketentuan, penghitungan KHL semestinya berbasis survei yang diselenggarakan kementerian atau dinas terkait.
Namun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan belum memungkinkan melakukan survei pada periode ini.
"Akibatnya, penghitungan sementara menggunakan estimasi KHL yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.
Priyonggo menambahkan, posisi KHL DIY yang berada di urutan kedua tertinggi setelah DKI Jakarta. Menurutnya, angka tersebut menjadi gambaran bahwa biaya hidup di Jogja sebenarnya tidak murah.
"Artinya, itu kan simbol bahwa kehidupan Jogja memang tidak murah. Dari level di bawah DKI bahkan di atas Banten," ungkapnya.
Dia berharap pemerintah segera melakukan survei KHL secara objektif di setiap provinsi. Dengan demikian tidak muncul perbedaan angka dan perdebatan mengenai besaran kebutuhan hidup layak.
"Harapan kita tahun depan survei sudah benar-benar bisa dilakukan. Jika bisa rilis di lapangan tidak muncul simpang siur berapa KHL versi yang berbeda-beda," tandasnya.
Sementara itu Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayatni menyatakan penetapan UMP 2027 sempat mengalami kebuntuan atau deadlock. Tarik ulur kepentingan antara unsur pekerja dan pengusaha membuat penentuan besaran upah berlangsung alot.
Pemda akhirnya menetapkan UMP DIY 2027 ditetapkan sebesar Rp 2.725.000 dan selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY. UMP DIY 2027 mengalami kenaikan Rp 307.505 atau 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.417.495.
"Hasil dari rapat Dewan Pengupahan kemudian mengalami dinamika, sehingga kemudian kita tadi juga baru melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak," paparnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi