SuaraJogja.id - Kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang diberlakukan secara nasional menuai protes dari sejumlah orang tua di Yogyakarta.
Protes itu dilayangkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istmewa Yogyakarta (DIY).
Kepala Disdikpora DIY Baskara Aji mengaku mendapatkan keluhan dari orang tua yang khawatir anaknya tidak bisa diterima di sekolah yang diharapkan, jika sistem itu diberlakukan.
Mereka melaporkan permasalahan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Lembaga Ombudsman (LO) DIY, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem Zonasi Pendidikan
"Intinya sebagian masyarakat belum siap melaksanakan PPDB berbasis zonasi secara penuh," katanya di Kantor Dispora, Jalan Cendana, Yogyakarta, Rabu (12/06/2019).
Aji mencontohkan ada anak yang ingin masuk ke sekolah tertentu, namun khawatir tidak akan diterima karena adanya sistem zonasi.
Selain itu, ada pula anak yang memiliki bakat dan minat khusus khawatir tak bisa berkembang karena sekolah yang berada dalam zona tertentu tidak memfasilitasi bakat dan minatnya.
Menanggapi protes tersebut, Aji mengaku telah mengadakan pertemuan baik dengan orang tua murid maupun lembaga lembaga terkait. Ia memutuskan untuk memperluas penerapan sistem zonasi di wilayahnya.
Jika dalam sistem lama setiap siswa hanya dapat memilih satu sekolah di satu kelurahan, kini telah dibuat petunjuk teknis (juknis) baru. Berdasarkan pedoman tersebut, setiap siswa bisa memilih tiga sekolah di satu kelurahan atau kelurahan terdekat.
Baca Juga: Melalui Sistem Zonasi Sekolah, Mendikbud: 2019 Siswa Tak Perlu Daftar Masuk
"Ini dari masukan masyarakat, ada rekomendasi ORI yang menyebutkan, sebaiknya tahun ini zonasi diperluas. Bukan hanya dari satu kelurahan satu sekolah, tapi bisa lebih dari itu," kata Aji.
Berita Terkait
-
Melawan Sunyi, Membangun Diri: Inklusivitas Tuna Rungu dan Wicara ADECO DIY
-
3 Tim Mahal dari Liga 2: Skuat Bernilai Miliaran Rupiah!
-
Kraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp1000 Buntut Klaim Lahan di Stasiun Tugu Yogyakarta
-
Waspada! Sesar Opak Aktif, Ini Daerah di Jogja yang Dilaluinya
-
Alternativa Film Awards 2024: Merayakan Kreativitas dan Kolaborasi Sineas Dunia
Terpopuler
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
Pilihan
-
Patut Dicontoh! Ini Respon Eliano Reijnders Usai Kembali Terdepak dari Timnas Indonesia
-
Ada Korban Jiwa dari Konflik Tambang di Paser, JATAM Kaltim: Merusak Kehidupan!
-
Pemerintah Nekat Naikkan Pajak saat Gelombang PHK Masih Menggila
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
Terkini
-
Sororti Penyerapan Susu Peternak Lokal, Pemerintah Didorong Berikan Perlindungan
-
Viral Kegaduh di Condongcatur Sleman, Ternyata Pesta Miras Berujung Keributan
-
Solusi Kerja dan Kreativitas: Janji Harda-Danang Gaet Suara Pemuda Sleman
-
Keluhan Bertahun-tahun Tak Digubris, Pedagang Pantai Kukup Gunungkidul Sengsara Akibat Parkir
-
Dukung Partisipasi Masyarakat, Layanan Rekam KTP Kota Jogja Tetap Buka saat Pilkada 2024