Muhammadiyah Minta Menteri Baru Bisa Membuktikan Integritasnya

SuaraJogja.id - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta para menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Amin bisa membuktikan integritas mereka selama lima tahun kedepan. Sebab menteri bukan hanya pejabat negara biasa namun jadi tumpuan sekaligus sorotan publik atas integritas dan etiknya yang luhur.

Tak berkomentar terkait jatah menteri dari Muhammadiyah, Haedar meminta menteri membuktikan kepemimpinannya yang berkarakter, bukan sekadar ahli apalagi menjadi tukang teknis. Sebagai pembantu presiden, para menteri dan pejabat setingkat menteri itu menjalankan tugas kenegaraan dan eksekutif sesuai tupoksinya.

Dengan nama Kabinet Indonesia Maju, kabinet tersebut dinilai sejalan dengan Muhammadiyah. Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya ingin mengakselerasi tugas-tugas kenegaraan dan eksekutifnya menjadi lebih maju.

Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dorongan untuk makin maju, baik ekonomi, keadaban politik, pendidikan, sosial, kesehatan dan lainnya. Kemajuan itu harus menyeluruh dari berbagai aspek sehingga Jokowi harus menutupi celah kekurangan sehingga kemajuan Indonesia semakin terakselerasi.

Baca Juga: Hari Pertama Jadi Mendikbud Diikuti Ajudan, Nadiem Makarim: Bapak Siapa?

"Buktikan integritas yang tinggi selaku pejabat publik yang menjujung tinggi moralitas yang jujur, amanah, dan menampilkan keteladanan. Dari manapun latarbelakang (partai)nya, harus mengutamakan kepentingan rakyat seluruhnya," ujar Haedar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2019).

Kematangan mental diperlukan, bukan sekadar mengandalkan keahlian tertentu. Apalagi merkea bekerja dalam koridor konstitusi dan sistem good governance yang tinggi.

"Jangan menabrak aturan, termasuk harus menjauhi korupsi dan penyalahgunaan wewenang agar lima tahun ke depan tidak ada lagi yang tersangkut perkara hukum dan terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami percaya akan sikap taat asas para pejabat negara tersebut demi kesuksesan menjalankan amanat," katanya.

Haedar berharap, kementrian yang dipimpin masing-masing menteri harus benar-benar berstandar sistem yang objektif, meritrokrasi, dan ada hasil yang nyata. Mereka tidak hanya mengejar popularitas atau populisme yang kelihatan menyenangkan di mata publik, tetapi tidak membuahkan langkah nyata bagi kemajuan dan kesuksesan yang menjadi bidang tugasnya.

"Tugas dan tantangan setiap kementerian tengah menghadang di depan yang memerlukan political will yang kuat," katanya.

Baca Juga: Susi Sempat Cabut Reklamasi Teluk Benoa, Ini Jawaban Menteri KKP Baru

Selain itu para menteri harus mampu bekerja secara profesional dan penuh pengkhidmatan tinggi bagi bangsa dan negara. Mereka harus benar-benar menguasai bidangnya secara optimal, jangan belajar menjadi menteri karena ditunggu kerjanya oleh rakyat.