Scroll untuk membaca artikel
Reza Gunadha
Selasa, 29 Oktober 2019 | 17:11 WIB
Poster bertuliskan Kabinet Babi di kawasan Tugu Jogja, Senin (28/10/2019). [Harianjogja]

Suci mengatakan, penulisan "Kabinet Babi" adalah simbol atau bentuk protes yang tidak pernah didengar oleh elite politik.

”Ini bentuk protes buat melawan kapitalisme yang ada di Indonesia,” katanya.

Secara tegas, ARB menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain: menghentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, tarik seluruh komponen militer, dan usut tuntas pelanggaran HAM, buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah segera menanggulangi bencana dan penyelamatan korban; tangkap dan adili pengusaha dan korporasi pembakar hutan; cabut HGU; dan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan perppu terkait UU KPK.

Baca Juga: Aksi Malang Bergerak, Massa Tuntut Pemerintah Tuntaskan Kasus Kekerasan

Massa juga mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, mendesak pengesahan RUU Penghapusan kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

Acara Karnaval Demokrasi ini menyebabkan sejumlah ruas jalan ditutup pada Senin (28/10/2019) malam.

Awalnya titik kumpul karnaval dimulai pada pukul 14.00 WIB di Bundaran UGM, selanjutnya dilanjutkan dengan acara Pangung Rakyat di Tugu Pal Putih pada 16.00-21.00 WIB.

"Ada beberapa jalan terpaksa dialihkan, dan sejumlah jalan yang dialihkan itu mulai dari Jalan Pinggiran Pingit dan Jetis," kata salah satu polisi yang menangani lalu lintas saat acara berlangsung, Bripka Kurnia Ade. 

Baca Juga: Aksi di Patung Kuda Berjalan Damai, Mahasiswa dan Buruh Bubar

Load More