SuaraJogja.id - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) berrencana menambah jadwal rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan Malioboro dalam program semi pedestrian. Program ini menambah jadwal semi pedestrian Selasa Wage yang sudah diujicobakan empat kali.
Penambahan jadwal rekayasa akan dilaksanakan di luar program Selasa Wage. Dimungkinkan program tersebut akan diujicobakan dua kali pada November dan Desember 2019.
"Nanti diujicobakan tapi tidak di Selasa Wage. Saya inginnya di akhir pekan. Karena selama ini, setiap akhir pekan Malioboro selalu padat," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto Raharjo di Kompleks Kepatihan, Senin (4/11/2019).
Menurut Sigit, Selasa Wage saat ini sudah menjadi ikon wisata baru bagi DIY. Banyak kegiatan budaya dan wisata yang digelar di kawasan pedestrian Malioboro dari pagi hingga malam hari.
Baca Juga: Waktu Semi Pedestrian Malioboro Diundur, Puluhan Atraksi Disiapkan
Berbeda dari Selasa Wage yang tidak ada Pedagang Kaki Lima (PKL), pada ujicoba baru nanti, PKL tetap berjualan. Sehingga evaluasi rekayasa lalin bisa dilakukan laiknya hari-hari biasanya.
"PKL juga bagian dari Malioboro. Kalau setiap Selasa Wage, pedagang ini justru diliburkan. Kami akan berkordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta," ungkapnya.
Karena tidak ada kendaraan bermotor, lanjut Sigit, Pemda mengoptimalkan kendaraan tradisional. Diantaranya dengan andong dan becak yang dikenal jadi ikon kendaraan tradisional di DIY.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Rahardjo mengungkapkan, program Selasa Wage akan dilaksanakan kembali pada Selasa (5/11/2019). Pihaknya terus melakukan evaluasi terkait ujicoba bebas kendaraan di kawasan Malioboro tersebut.
"Kalau ada wacana ujicoba bebas kendaraan selain Selasa Wage, kami ikut . Selama ini kami berupaya agar nyaman dan tidak menutup guiding block, tidak menutup trans Jogja," katanya.
Baca Juga: Selasa Wagen di Malioboro, Warga Bisa Sewa Sepeda untuk Berwisata
Pjs Sekda DIY, Arofah Noor Indriyani mengungkapkan, penerapan Selasa Wage bila nantinya terus dilakukan harus ada solusi agar tidak merugikan masyarakat. Termasuk kalangan pelaku usaha di Kawasan Malioboro yang bebas kendaraan.
Berita Terkait
-
'Berbagi Bahagia 1.730 Paket Sembako' di Yogyakarta, Aksi Nyata BRI Peduli Masyarakat
-
Dompet Aman, Perut Kenyang: 7 Rekomendasi Bukber Hemat di Jogja
-
Hindari Kepadatan Mudik, Menhub ungkap Perpanjangan WFA Bagi ASN
-
Kebakaran Gerbong Kereta di Yogyakarta, Menhub Perintahkan Evaluasi Total KAI
-
Masjid Tertua di Kulonprogo Ini Didirikan Puro Pakualaman, Apa Istimewanya?
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Rayakan 270 Tahun Berdirinya DIY, Ratusan Sekolah di Jogja Nabuh Gamelan Serempak
-
Luas Masa Tanam Kedua Turun Drastis, Dinas Pertanian Gunungkidul Sebut Karena Persoalan Air
-
Apresiasi Pemberian Bonus Hari Raya ke Ojol dan Kurir Online, Pakar UGM Soroti Soal Pengawasan Regulasi
-
Polisi Temukan Terduga Pelaku Pembakaran Gerbong KA di Stasiun Yogyakarta, Ini Motifnya
-
Terungkap! Satpam Salah Satu SMA di Sleman Terlibat Jaringan Penyuplai Senpi ke KKB