SuaraJogja.id - Mantan Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal pemahaman radikalisme saat menghadiri pengukuhan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sebagai Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (12/12/2019).
Kalla menjelaskan bahwa pemahaman radikalisme sebenarnya sangat luas. Tidak melulu terkait agama, kondisi negara yang berbeda dari sebelumnya pun bisa dimaknai sebagai radikalisme.
"Orde baru (orba) juga (merupakan) radikalisme dari orde lama," ujar JK mencontohkan tentang makna luas radikalisme di UMY.
Karenanya sosok yang akrab disapa JK tersebut setuju pemikiran Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir yang ingin mengubah deradikalisasi menjadi moderasi.
Sebab, menurutnya makna radikalisme seringkali bias karena dianggap sebagai pandangan dan orientasi ekstrem yang keras dan melahirkan banyak masalah.
"Maka sebaik-baiknya kita berpikir lebih lanjut pada moderasi yang tentu membawa jalan tengah bangsa ini sebaik-baiknya," tandasnya.
Seperti diketahui dalam acara pengukuhannya sebagai Guru Besar, Haedar mengusulkan adanya perubahan deradikalisme menjadi moderasi ke-Indonesia-an dalam rangka menghadapi radikalisme yang seringkali bias. Gerakan moderasi bisa diterapkan di Indonesia karena watak dan ruang sosiologis dari masyarakat dan umat Islam yang potensial moderat.
"Sebab jika setiap hari isu radikalisme terus digulirkan, tanpa mengurangi usaha menangkal segala penyakit radikalisme, maka bumi Indonesia akan sesak napas oleh polusi radikalisme," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Mendekati Natal dan Tahun Baru, Harga Telur di Sleman Merangkak Naik
Berita Terkait
-
Haedar Nashir Guru Besar UMY, Usul Deradikalisasi Jadi Moderasi
-
PANRB: SKB 11 Menteri untuk Lindungi ASN dari Radikalisme
-
Mahfud MD Sebut Pegawai BUMN Terpapar Radikalisme, FSP: Hoaks
-
Gubernur Lemhannas soal Isu Radikalisme di BUMN: Taktiknya Mirip PKI
-
Wapres Ma'ruf Minta ICMI Bantu Pemerintah Berantas Radikalisme
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
-
Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya