SuaraJogja.id - Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat Muhammad Siddik mengaku prihatin dengan adanya tuduhan penyebaran paham radikalisme yang diarahkan pada tiga pilar dakwah: masjid, pesantren, dan kampus.
"Itu tuduhan keji dan palsu. Padahal tiga pilar tersebut selama ini menjadikan NKRI semakin kokoh," katanya di sela Simposum Tiga Pilar Dakwah (Masjid, Pesantren, dan Kampus) di Gedung Prof Kahar Mudzakkir Universitas Islam Indonesia (UII), Senin (6/1/2020).
Selain itu Siddik menegaskan, DDII memiliki komitmen tinggi pada Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI, yang sudah final dan harga mati.
Sementara, Ketua DDII Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Cholid Mahmud menilai, isu radikalisme yang selama ini berembus di Indonesia lebih banyak muatan politik ketimbang persoalan substansi.
Kalau dari perdebatan yang ia lihat, definisi yang diperdebatkan banyak pihak sangatlah tidak jelas. Lebih banyak politiknya daripada substansi yang ingin diselesaikan dari isu itu sendiri.
"Apakah betul negeri kita dengan jumlah warga 250 juta itu bersinggungan dengan radikalisme? Seberapa sih yang sesungguhnya terpapar radikalisme itu?" ujarnya.
Ia menjelaskan, kecenderungan untuk menjadi radikal ada di dalam diri orang dari keyakinan apapun. Namun sebetulnya, persentasenya kecil dan secara mainstream tidak akan disukai orang.
"Yang paling efektif dalam mengatasi radikalisme, ya menyadarkan masyarakat. Menyadarkan bahwa pemahaman yang betul adalah, Islam itu melarang radikalisme," kata dia.
Pasalnya, menurut Cholid, Islam melarang radikalisme. Kebaikan tidak boleh dilakukan berlebihan, apalagi keburukan.
Baca Juga: Presiden Borneo FC: Perekrutan Torres Sesuai Kebutuhan Edson Tavares
"Belajar dari Nabi Muhammad, sebaik-baiknya orang itu berada di tengah, moderat," ucapnya.
Cholid tidak menampik bahwa masyarakat perlu pula kembali pada penggunaan istilah ekstremisme karena ekstrem berkaitan dengan sikap yang terlalu condong ke sisi tertentu.
"Ada yang ekstrem ke bawah, ada yang ekstrem ke atas. Kembalilah ke Islam yang moderat," tuturnya.
Ditanyai mengenai peran DDII dalam menanggulangi intoleransi, Cholid menyebut DDII belum terlalu masuk melibatkan diri dalam hal-hal yang spesifik.
Kendati demikian secara prinsip, intoleransi, kata dia, bukanlah bagian dari keislaman.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
Terpopuler
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
GEMPAR di Pasar Godean Dimeriahkan Tari Warok: Pengunjung Membludak, Omzet Pedagang Naik
-
Rekening Aktivis Diblokir, Bentuk Pola RepresiBaru Gerakan Rakyat
-
Dinsos DIY Tak Buka Posko Aduan Desil, Cari Formula agar Warga Tak Kehilangan Bantuan
-
Desil Berubah, BPS DIY Akui Data Bisa Melenceng
-
BRI Pertemukan PMI Yuni Lestari dengan Ibu Setelah 10 Tahun Bekerja di Taiwan