SuaraJogja.id - Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat Muhammad Siddik mengaku prihatin dengan adanya tuduhan penyebaran paham radikalisme yang diarahkan pada tiga pilar dakwah: masjid, pesantren, dan kampus.
"Itu tuduhan keji dan palsu. Padahal tiga pilar tersebut selama ini menjadikan NKRI semakin kokoh," katanya di sela Simposum Tiga Pilar Dakwah (Masjid, Pesantren, dan Kampus) di Gedung Prof Kahar Mudzakkir Universitas Islam Indonesia (UII), Senin (6/1/2020).
Selain itu Siddik menegaskan, DDII memiliki komitmen tinggi pada Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI, yang sudah final dan harga mati.
Sementara, Ketua DDII Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Cholid Mahmud menilai, isu radikalisme yang selama ini berembus di Indonesia lebih banyak muatan politik ketimbang persoalan substansi.
Kalau dari perdebatan yang ia lihat, definisi yang diperdebatkan banyak pihak sangatlah tidak jelas. Lebih banyak politiknya daripada substansi yang ingin diselesaikan dari isu itu sendiri.
"Apakah betul negeri kita dengan jumlah warga 250 juta itu bersinggungan dengan radikalisme? Seberapa sih yang sesungguhnya terpapar radikalisme itu?" ujarnya.
Ia menjelaskan, kecenderungan untuk menjadi radikal ada di dalam diri orang dari keyakinan apapun. Namun sebetulnya, persentasenya kecil dan secara mainstream tidak akan disukai orang.
"Yang paling efektif dalam mengatasi radikalisme, ya menyadarkan masyarakat. Menyadarkan bahwa pemahaman yang betul adalah, Islam itu melarang radikalisme," kata dia.
Pasalnya, menurut Cholid, Islam melarang radikalisme. Kebaikan tidak boleh dilakukan berlebihan, apalagi keburukan.
Baca Juga: Presiden Borneo FC: Perekrutan Torres Sesuai Kebutuhan Edson Tavares
"Belajar dari Nabi Muhammad, sebaik-baiknya orang itu berada di tengah, moderat," ucapnya.
Cholid tidak menampik bahwa masyarakat perlu pula kembali pada penggunaan istilah ekstremisme karena ekstrem berkaitan dengan sikap yang terlalu condong ke sisi tertentu.
"Ada yang ekstrem ke bawah, ada yang ekstrem ke atas. Kembalilah ke Islam yang moderat," tuturnya.
Ditanyai mengenai peran DDII dalam menanggulangi intoleransi, Cholid menyebut DDII belum terlalu masuk melibatkan diri dalam hal-hal yang spesifik.
Kendati demikian secara prinsip, intoleransi, kata dia, bukanlah bagian dari keislaman.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Tanah Adat Dirampas, Konflik dengan Negara Kian Memanas, RUU Masyarakat Adat Mendesak Disahkan
-
Dua Dekade Gempa Jogja, Ancaman Megathrust dan Pentingnya Klaster Bencana
-
Dampak Konflik Geopolitik: Shamsi Ali Ungkap Bahaya Retorika Trump bagi Komunitas Muslim di Amerika
-
Leo Pictures Gelar Gala Premiere Terbesar: 'Jangan Buang Ibu' Bakal Sentuh Hati Penonton Indonesia
-
Rupiah Melemah, Purbaya Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, Kurs Kembali ke Rp15 Ribu