SuaraJogja.id - Sejumlah petani Kalasan mendesak pemerintah mengambil langkah tegas, untuk mengatasi sabotase pintu flushing grojogan selokan Mataram, di Dusun Sanggrahan, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
Ketua Forum Petani Kalasan, Janu Riyanto mengatakan petani lahan sawah di Tirtomartani, Purwomartani dan Tamanmartani sudah mengalami kesulitan air selama empat tahun belakangan. Hal itu terjadi karena sabotase pintu flushing atau grojokan selokan mataram, di Maguwoharjo tersebut.
Kondisi itu memaksa petani mendapatkan air dengan menggunakan pompa. Padahal satu kali pompa membutuhkan dana Rp150.000, sedikitnya petani membutuhkan 6x pompa untuk mengaliri lahan mereka.
"Kami sudah berjuang agar bisa menghidupi keluarga dan anak-anak kami. Beberapa waktu lalu sempat nyala tapi hanya tiga hari, mati lagi, sedangkan kalau teman-teman kami naik [mengecek pintu air], ada intimidasi kepada kami," tuturnya, di lokasi pengelasan pintu grojokan, Senin (3/2/2020).
Petani sempat melayangkan bentuk protes dengan cara audiensi di kantor BBWSSO, beberapa waktu lalu. Dan protes kembali dilakukan, untuk mengetahui sejauh apa perhatian pejabat terkait terhadap petani.
"Kami hanya minta air, tidak minta apa-apa. Tanah ada, bibit ada, SDM ada, tapi air tidak ada, percuma. Bagaimana kami menghidupi keluarga kami?," terangnya.
Janu menambahkan, akibat kurangnya pasokan air dari selokan mataram, petani tak bisa menanam padi dan tak memiliki penghadilan. Mengingat menjadi petani adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka.
"Kalau begini situasinya, akan cepat sekali terjadi alih fungsi lahan. Luas lahan terdampak [macetnya pasokan air] selokan mataram sekitar 241 Hektare," ungkapnya.
Tak berhenti di sana, forum petani juga menyoroti adanya lima pipa sambungan milik petani ikan, yang dipasang untuk menyabotase air selokan mataram selama ini.
Baca Juga: Driver Ojol Disabet Sajam, Begini Kronologi Dugaan Klitih di Gamping Sleman
"Kami minta pipa di Sombomerten juga ditutup. Kalau air saja tidak ada, kami gagal panen. Kalau ini tidak selesai, kami mau wadul Sultan (Sri Sultan Hamengku Buwono X). Semoga Sultan bisa menerima kami," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah petani mengadu ke kantor Balai Besar WWSSO, Kamis (9/1/2020). Mereka keluhkan tak adanya debit air yang cukup untuk mengairi sawah mereka, sejak beberapa tahun belakangan.
Akibat minimnya debit air bagi lahan pertanian, petani hanya bisa gigit jari, karena tak bisa menanam padi sesuai jadwal masa tanam. Mereka yang biasanya bisa menanam padi dua sampai tiga kali tanam dalam setahun, kini hanya bisa satu kali.
"Padahal di sana tanahnya subur, tapi walau begitu, ada pupuk ada teknologi kalau tidak air, kami bisa apa? Yang ada kami bukannya untung malah buntung," kata Janu, kala itu.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman, Heru Saptono menyebut, penutupan dan pengelasan grojokan Sanggrahan bukan satu-satunya cara yang ditempuh, sebagai refungsionalisasi selokan mataram, agar mengalir sesuai ketentuan. Melainkan juga menutup pipa yang dipasang ilegal oleh petani ikan, di Sombomerten.
"Ada lima pipa akan kami tutup. Sedikitnya tercatat ada 5 kelompok petani ikan mengambil manfaat dari aliran selokan mataram, di titik ini ya," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya
-
Sampah Organik Milik Warga Kota Jogja Kini Diambil Petugas DLH, Simak Jadwalnya
-
DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai