SuaraJogja.id - Ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY dan Jawa Tengah berunjuk rasa di Kantor DPRD DIY, Rabu (26/02/2020). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
RUU ini dinilai tidak berpihak pada buruh. Pasal dalam RUU itu justru merugikan rakyat karena justru memudahkan masuknya investor ke Indonesia.
"Banyak pasal yang merugikan rakyat," ungkap koordinator aksi, Ali Prasetyo disela aksi.
Menurut Ali, dalam RUU tersebut, buruh dengan mudah bisa dipecat atau dikurangi jam kerja apabila ikut berserikat dan kritis. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU tentang jaminan kebebasan berserikat.
Kerugian juga akan menimpa buruh karena pengupahan yang dihitung per jam. Hal ini dimungkinkan bisa menurunkan pesangon.
"Sistem pengupahan ini menjauhkan buruh dari kepastian kerja karena sistem jaring sosial masih sangat lemah," ungkapnya.
Sementara Anggota Komisi B DPRD DIY, R Dwi Wahyu yang menemui pengunjuk rasa mengungkapkan RUU tersebut tidak merugikan buruh. Namun justru meniadakan sekat regulasi.
Namun dengan adanya keberatan atas beberapa pasal RUU Omnibus Law, DPRD DIY akan menyampaikannya ke pusat. Sehingga akan ada perbaikan agar tidak merugikan buruh.
"Omnibus Law dibuat bukan untuk merugikan buruh tapi diharapkan akan menguntungkan buruh," imbuhnya.
Baca Juga: Ketua ORI DIY Minta Polisi Perjelas Status Hukum Kepsek SMPN 1 Turi
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Heboh Udara Jawa dan Jogja Makin Memburuk, BMKG Sebut Cuma Hasil Modeling
-
Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
-
Belum Ada Instruksi Pusat, Pemda DIY dan Pemkot Sudah Turunkan Foto Gibran
-
Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
-
Gibran Mundur, PSI Bisa Jadi Ancaman Serius 2029