SuaraJogja.id - Terbatasnya informasi dari pemerintah soal COVID-19 menjadi kendala bagi Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (TRC BPBD DIY) untuk turut menangani wabah penyakit yang disebabkan virus corona SARS-CoV-2 itu. TRC BPBD DIY pun mendesak Kemnterian Ksehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan (Dineks) DIY supaya terbuka dalam memberikan informasi.
Dalam cuitan pada Sabtu (28/3/2020), @TRCBPBDDIY mengungkapkan sulitnya mendapat akses informasi untuk menentukan permukiman yang terpapar virus corona. Padahal, informasi tersebut diperlukan supaya upaya dekontaminasi dapat dilakukan dengan segera dan tepat sasaran.
"Sampai ini kami kesulitan mendapatkan akses informasi untuk menentukan permukiman mana yang terpapar virus #COVID19, sehingga perlu dilakukan dekontaminasi. Semua tertutup atas nama UU medis. Kunci melawan wabah ini adalah KETERBUKAAN INFORMASI," kicau @TRCBPBDDIY.
Hingga saat ini, TRC BPBD DIY menyebutkan, pihaknya masih bisa memonitor permukiman di Kota Yogyakarta di mana terdapat pasien dalam pemantauan (PDP).
"Rencana aksi terbatas tetap berlangsung. Itu pun dengan teknik khusus mendapatkan data solid. Bahkan aset intelnya @Korem072Pmk dan @PoldaJogja bernasib sama; meraba-raba dalam gelap..." lanjut @tRCBPBDDIY, sembari menyertakan emoji menangis.
Pada cuitan selanjutnya di utas yang sama, TRC BPBD DIY menegaskan, tidak baik jika pihaknya terus-terusan memperoleh data secar mandiri seperti selama ini.
"Kami mohon @KemenkesRI @DinasDiy membuka info terbatas sebagai bahan penyusunan rencana aksi penanggulangan #COVID19. Ayo gerak bersama," tutupnya.
Berita Terkait
-
RSUD Wates Kekurangan APD hingga Asupan Nutrisi, Warganet Buka Donasi
-
Kapten Tim Inggris Jadi Volunteer Demi Perangi Virus Corona
-
Social Distancing Tak Efektif, Eks Presma UGM: Karantina Wilayah Sesuai UU!
-
Update Corona Covid-19 Global: Total Kasus 663.168, Sembuh Capai 82 Persen
-
Karantina Wilayah! Mulai Senin Orang Luar Dilarang Masuk Sumbar
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Janji 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo Ditagih, Pemerintah Diminta Berhenti Berkilah
-
Tinggal di Rumah Bambu Tanpa TV, Janda di Jogja Ini Syok Dicap Masuk Kategori Orang Kaya Desil 10
-
Pertumbuhan Ekonomi dan Ilusi Keberhasilan Pembangunan
-
Uang Palsu Rp36 M Bukan Sekadar Kerugian, Akademisi: Bisa Gerus Kepercayaan Publik terhadap Rupiah