SuaraJogja.id - Terbatasnya informasi dari pemerintah soal COVID-19 menjadi kendala bagi Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (TRC BPBD DIY) untuk turut menangani wabah penyakit yang disebabkan virus corona SARS-CoV-2 itu. TRC BPBD DIY pun mendesak Kemnterian Ksehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan (Dineks) DIY supaya terbuka dalam memberikan informasi.
Dalam cuitan pada Sabtu (28/3/2020), @TRCBPBDDIY mengungkapkan sulitnya mendapat akses informasi untuk menentukan permukiman yang terpapar virus corona. Padahal, informasi tersebut diperlukan supaya upaya dekontaminasi dapat dilakukan dengan segera dan tepat sasaran.
"Sampai ini kami kesulitan mendapatkan akses informasi untuk menentukan permukiman mana yang terpapar virus #COVID19, sehingga perlu dilakukan dekontaminasi. Semua tertutup atas nama UU medis. Kunci melawan wabah ini adalah KETERBUKAAN INFORMASI," kicau @TRCBPBDDIY.
Hingga saat ini, TRC BPBD DIY menyebutkan, pihaknya masih bisa memonitor permukiman di Kota Yogyakarta di mana terdapat pasien dalam pemantauan (PDP).
Baca Juga: Warga Cemas hingga Emosional karena Corona, Psikolog Sebut Wajar
"Rencana aksi terbatas tetap berlangsung. Itu pun dengan teknik khusus mendapatkan data solid. Bahkan aset intelnya @Korem072Pmk dan @PoldaJogja bernasib sama; meraba-raba dalam gelap..." lanjut @tRCBPBDDIY, sembari menyertakan emoji menangis.
Pada cuitan selanjutnya di utas yang sama, TRC BPBD DIY menegaskan, tidak baik jika pihaknya terus-terusan memperoleh data secar mandiri seperti selama ini.
"Kami mohon @KemenkesRI @DinasDiy membuka info terbatas sebagai bahan penyusunan rencana aksi penanggulangan #COVID19. Ayo gerak bersama," tutupnya.
Berita Terkait
-
Masyarakat Bakal Dapat Hadiah dari Negara saat Ultah Mulai 2025, Begini Cara Daftarnya
-
Kemasan Polos Ancam Industri Rokok Elektronik, Pengusaha: Kemenkes Perlu Kaji Ulang
-
Jabat Menkes Lagi, Budi Gunadi Kejar Target Tiga Program Titah Prabowo, Apa Saja?
-
Prudential Indonesia dan Kemenkes Jalin Kemitraan Strategis untuk Tingkatkan Akses Kesehatan
-
Pelaku Usaha Protes, Kemasan Polos Tanpa Merek Lemahkan Industri Rokok Elektrik Dalam Negeri
Terpopuler
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
Pilihan
-
Ada Korban Jiwa dari Konflik Tambang di Paser, JATAM Kaltim: Merusak Kehidupan!
-
Pemerintah Nekat Naikkan Pajak saat Gelombang PHK Masih Menggila
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
-
Iuran Rp 20 Ribu untuk Listrik di SMA Negeri 1 Bontang, Disdik Kaltim Angkat Bicara
Terkini
-
Solusi Kerja dan Kreativitas: Janji Harda-Danang Gaet Suara Pemuda Sleman
-
Keluhan Bertahun-tahun Tak Digubris, Pedagang Pantai Kukup Gunungkidul Sengsara Akibat Parkir
-
Dukung Partisipasi Masyarakat, Layanan Rekam KTP Kota Jogja Tetap Buka saat Pilkada 2024
-
Waspada, Kasus DBD di Yogyakarta Naik Tajam, Anak-Anak Rentan Terinfeksi
-
Sholawatan Pilkada Sleman Berujung Polemik, Bawaslu Usut Dugaan Eksploitasi Anak