SuaraJogja.id - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Cabang Bantul Ponijan menyebutkan, ada banyak pekerja yang terdampak wabah corona kesulitan mendaftar kartu prakerja. Ia juga mengatakan banyak karyawan di Bantul yang dirumahkan; beberapa di antaranya juga hanya menerima gaji sebesar 25% hingga 30% dari upah yang seharusnya diterima.
Dengan berkurangnya upah yang diterima hingga hilangnya mata pencaharian, banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ponijan menyebutkan, karyawan berusia 45 tahun ke atas mengalami kesulitan mendaftar kartu prakerja.
"Karyawan usia lebih dari 45 tahun banyak yang kerepotan. Kartu prakerja banyak yang mendaftar, banyak juga yang tidak lolos," ujar Ponijan.
Berdasarkan pantaunnya, Ponijan mengatakan, mayoritas pekerja yang berhasil mendaftar kartu prakerja rata-rata berusia di bawah 40 tahun. Sementara, yang berusia di atasnya mengalami kesulitan mendaftar.
Baca Juga: CDC: Gelombang Kedua Virus Corona di AS Akan Lebih Parah
Tidak hanya mengenai kartu prakerja, para pekerja yang dirumahkan juga mengalami himpitan ekonomi akibat kewajiban yang harus tetap dipenuhi, seperti pembayaran pajak motor dan cicilan ke bank.
Sementara, mereka juga tidak bisa mencari sumber penghasilan yang lain karena imbauan untuk tetap di rumah saja. Data terakhir yang dimiliki Ponijan menunjukkan ada 8.000 lebih pekerja yang dirumahkan dan 200 lebih yang mengalami putus hubungan kerja atau PHK.
Pekerja yang terdampak dari merebaknya wabah corona banyak yang bekerja di sektor industri, wisata, dan perhotelan. Ponijan juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial bagi para pekerja terdampak.
Sekretaris Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti mengatakan, pihaknya membuka posko tenaga kerja bagi pekerja yang mengalami kesulitan mendaftar kartu prakerja.
"Kalau saat ini sudah sepi, karena banyak dinas lain yang juga membuka posko," kata Istirul saat ditemui SuaraJogja.id di Kantor DPRD Kabupaten Bantul, Rabu (22/4/2020).
Baca Juga: Orang Kaya Lebih Mudah Peroleh Tes Covid-19 di Indonesia
Posko prakerja berfungsi untuk membantu pekerja mendaftar kartu prakerja secara teknis. Istirul menyebutkan, jika ada pekerja yang tidak bisa mendaftar karena keterbatasan teknologi dapat datang ke posko untuk mendapatkan bantuan.
Ia menyampaikan, posko tersebut sudah dibuka sejak pemerintah membuka pendaftaran kartu prakerja. Saat ini, sesuai dengan imbauan Kementerian Dalam Negeri, banyak kantor dinas lainnya yang juga membuka posko untuk membantu pendaftaran kartu prakerja.
Berita Terkait
-
Duit Gratis? Begini Cara Top Up Gopay Pakai Kartu Prakerja Terbaru
-
Sultan Minta Peningkatan Kompetensi Kartu Prakerja Disesuaikan dengan Program Unggulan Pemerintah
-
Kartu Prakerja Catat Prestasi Signifikan Hingga Dapat Puja-puji Dunia
-
10 Tahun Jokowi, Bansos BLT Hingga PKH Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem
-
Menko Airlangga Dapat Rapor Merah dari BPK: Ribuan Peserta Kartu Prakerja Tak Memenuhi Syarat
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu