Problem Penyaluran Jadup dan BLT Sleman, Pihak Desa Sulit Penuhi Kriteria

SuaraJogja.id - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Eko Suhargono menjelaskan, penyaluran bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 masih menunggu sinkronisasi data. Hal ini bertujuan agar penerima bantuan tidak tumpang tindih.

Pemkab saat ini masih menunggu kelengkapan data penerima Jadup yang disampaikan oleh masing-masing desa.

"Data yang diserahkan desa kami screening lagi apakah sesuai dengan data warga miskin dan yang rentan miskin," ujar Eko, Rabu (22/4/2020).

Eko menjelaskan, jumlah penerima bantuan Jadup berubah-ubah. Jika sebelumnya Pemda DIY akan menanggung sekitar 76.000 KK penerima, kekinian angkanya berubah menjadi sekitar 41 ribu KK.

Baca Juga: Ini Faktor Pendongkrak Harga Minyak Usai Anjlok Hingga Minus

Sekitar 35 ribu KK menjadi tanggungjawab masing-masing kabupaten/kota. Dari sekitar 35 ribu KK tersebut, Pemkab Sleman kebagian sekitar 12 ribu KK.

Berbeda dengan Pemerintah Pusat yang memberikan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 melalui program PKH dan BPNT sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemda DIY memberikan bantuan Jadup berdasarkan DTKS di luar penerima program PKH dan BPNT.

Eko menuturkan, Pemkab Sleman mendapat jatah pembagian di luar data bantuan jadup yang diberikan oleh Pemda DIY.

"Kami di Sleman memberikan dana bantuan di luar data Pusat dan Pemda DIY. Tentunya jumlah dan nominalnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran," ujar Eko, melansir Harian jogja

Terkait, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa di luar data Pemkab, Pemda dan Pusat menyesuaikan 14 kriteria yang ditetapkan agar tidak bantuan tidak tumpang tindih.

Baca Juga: Selamat Ulang Tahun Ke-2 Pangeran Louis, Intip Yuk 5 Potret Gemasnya!

Bantuan bisa diberikan kepada warga miskin yang belum terdata, kehilangan pekerjaan dan hanya menerima penghasilan sehari-hari tetapi kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.