Scroll untuk membaca artikel
Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana
Rabu, 29 April 2020 | 21:41 WIB
Sekda Kabupaten Bantul Helmi Jamharis saat ditemui di Rumah Dinas Bupati, Senin (27/4/2020). [Suarajogja.id / Mutiara Rizka]

SuaraJogja.id - Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis mengungkapkan, seluruh pemerintah desa (pemdes) di Bantul wajib menyisihkan sebagian dana desa untuk penanganan dampak wabah COVID-19. Ia menegaskan bahwa kewajiban menyisihkan sebagian dana desa ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tertanggal 21 April 2020.

Salah satu amanat yang ditegaskan dalam kedua regulasi tersebut, kata Helmi, yakni, seluruh pemdes yang ada di Indonesia, termasuk Bantul, harus menyisihkan sebagian alokasi dana desa yang telah diluncurkan dari APBN ke pemdes untuk penanganan COVID-19.

Menurut Helmi, seperti dilaporkan ANTARA, Rabu (29/4/2020), yang diperintahkan terhadap pemdes untuk penanganan COVID-19 antara lain pendirian rumah karantina, pemenuhan hand sanitizer maupun disinfektan, hingga kegiatan padat karya tunai dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin yang merupakan kegiatan jaring pengaman sosial.

Setelah pemkab melakukan pencermatan terhadap kondisi keuangan di 75 desa, terkumpul sebesar Rp35,7 miliar yang bisa dipergunakan untuk BLT kepada 19.860 kepala keluarga.

Baca Juga: Khawatir COVID-19, Gubernur di Jepang Isolasi Kucing Hadiah dari Putin

Di dalam regulasi, lanjut Helmi, telah ditetapkan besaran persentase yang harus disisihkan pemdes. Pemdes yang mendapat dana desa Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar, misalnya, ditetapkan 30 persen, sedangkan desa yang mendapat lebih dari Rp1,2 miliar ditetapkan 35 persen.

Helmi tidak memerinci desa mana saja yang harus mengalokasikan dana desa 30 persen dan 35 persen. Namun, dari total desa di Bantul, pemdes yang mengalokasikan 30 persen dananya tercatat ada 21 desa, sedangkan yang mengalokasikan 35 persen ada 54 desa.

"Tentu besaran 30 persen dan 35 persen itu batas maksimal. Kalau kebutuhan kurang dari 30 persen, ya, tidak apa-apa, [sisanya] bisa dialihkan untuk kegiatan [penanganan] COVID-19 yang lain," kata Helmi, yang juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul, Rabu.

Load More