SuaraJogja.id - Wakil Gubernur DIY sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DI Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X mengingatkan pentingnya untuk mengikuti protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kendati demikian, Paku Alam X mengakui tak bis amemberikan sanksi pada mereka yang melanggar.
Pernyataan tersebut disampaikan Paku Alam X dalam program "Netizen Bertanya, Pemda DIY Menjawab", yang ditayangkan di kanal YouTube Humas Jogja, Minggu (17/5/2020). Salah seorang warganet mempertanyakan langkah mitigasi Pemda DIY terkait ramainya pasar tradisional di tengah pandemi corona saat ini.
"Pasar-pasar tradisional sangat ramai pengunjung. Apakah sudah ada langkah-angkah mitigasi dari pemerintah agar tidak terjadi penularan/transmisi lokal?" tanyanya di video Humas Jogja itu, dengan disertakan tangkapan layar komentar dari akunnya, @edwinasmi1705, di Instagram yang berisi pertanyaan tersebut.
Paku Alam X kemudian mengingatkan bahwa DIY tidak menerapkan PSBB, sehingga kegiatan di masyarakat masih diperbolehkan, termasuk kegiatan jual-beli di pasar tradisional. Namun, ia juga menegaskan kembali akan pentingnya mengikuti protokol kesehatan.
"Dengan tidak diberlakukannya PSBB, tentu kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat juga dimungkinkan masih bisa dilaksanakan. Jadi, terkait dengan belanja-belanja di pasar tradisional pada umumnya dipersilakan," tutur Paku Alam X.
"Hanya, kami mohon tetap mematuhi protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Jadi, kami harapkan pengunjung pasar bisa saling mengingatkan. Kepada para pembeli maupun penjual untuk tetap mengindahkan protokol-protokol kesehatan terkait dengan penanganan COVID-19," lanjutnya.
Ia berharap supaya para penjual di pasar bisa secara mandiri membuat kesepakatan dan mengatur cara berjualan sesuai protokol kesehatan yang berlaku, misalnya dengan menjaga jarak antara lokasi penjual yang stau dan yang lain.
Untuk para pembeli, Paku Alam X mengimbau supaya mereka mempersiapkan barang yang akan dibeli sebelum ke pasar, tak mengajak anggota keluarga ke pasar supaya tidak menimbulkan kerumunan di pasar, hingga membawa tas belanja sendiri.
Soal mitigasi, Paku Alam X menjelaskan, pihaknya menggunakan upaya persuasif dengan mengedukasi warga. Pemda DIY, kata dia, tak bisa memberi tindakan tegas seperti memberlakukan denda atau sanksi lainnya.
Baca Juga: Cerita Mbah Ponikem Kembalikan Dana BST Rp 600.000: Tuginem Lebih Butuh
"Ini memang tidak dimungkinkan karena DIY tidak dalam posisi PSBB," ungkap dia.
"Kami punya pengalaman, kita punya pengalaman, 2006 dan 2010 gempa bumi besar di Jogja dan erupsi Merapi, di mana pemberdayaan masyarakat jadi kata kunci. Harapan kami, pada kejadian ini, bencana COVID-19 justru masyarakat juga ikut mengambil peran," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Lagi, Pasien Klaster Indogrosir Tulari Keluarga
-
Sudah Sembuh, 3 Pasien Positif Covid-19 di Kulon Progo Boleh Pulang
-
Sri Sultan Bakal Ambil Opsi PSBB untuk DIY, Ini Pertimbangannya
-
Ada Potensi Ledakan Kasus, Dinkes Sleman Petakan Rapid Test Indogrosir
-
BNPB Usulkan PSBB Se-Jawa, DIY Bersikeras Hanya Terapkan Tanggap Darurat
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- 5 Rekomendasi Parfum di Indomaret yang Tahan Lama untuk Salat Id
Pilihan
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Dilema Window Shopping: Ketika Mal Cuma Jadi Katalog Fisik Buat Belanja Online
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
Terkini
-
Pemudik Mulai Masuk Yogyakarta, Pengguna Commuter Line Tembus 22 Ribu Orang per Hari
-
Program Gentengisasi Buka Peluang Baru bagi UMKM Bahan Bangunan
-
BRI Perkuat Layanan Lebaran Lewat BRImo, ATM, dan Jaringan Agen BRILink
-
Kuasa Hukum Sri Purnomo Sebut Tuntutan 8,5 Tahun Penjara Bentuk Frustrasi Jaksa
-
Sri Purnomo Dituntut 8,5 Tahun Penjara atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman