LBH Yogyakarta: Sebagian Penyintas Pelecehan Seksual di UII Masih Trauma

"Nah saya kurang tau persis akhirnya dia (Lani) speak up ke teman yang lain dan kemudian dari satu orang itu jumlah pengadu semakin hari semakin bertambah. Pada akhir April ada sekitar tiga pengadu yang masuk. Hingga kami membuat konferensi pers pada 4 Mei 2020, total ada 30 pengadu. Semuanya punya keterhubungan yang sama dengan terduga pelaku IM itu," jelas Yogi.

Dalam perkembangannya, Yogi mengungkapkan tak sedikit di antara para penyintas yang hingga kini masih mengalami trauma. Situasi ini sedikit banyak turut memengaruhi komunikasinya dengan para penyintas.

"Kondisi penyintas saat ini sedang proses pemulihan, LBH Yogyakarta saat ini fokus terhadap upaya pemulihan psikologis korban. Kami tidak bisa memastikan tiap orang bagaimana keadaannya, hanya saja ada informasi dimana penyintas secara psikologis mengalami goncangan atau syok," kata dia.

Kampus masih setengah hati menindak pelaku pelecehan seksual

Baca Juga: Lebaran di Tengah Pandemi, Jasa Penukaran Uang di Jogja Sepi Peminat

Sementara itu kelompok UII Bergerak yang selama ini lantang mengawal kasus Lani dkk menyebut pihak kampus masih setengah-setengah dalam menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi di UII.

Mereka mempertanyakan Bidang Etika dan Hukum (BEH) UII yang justru tidak terlibat secara aktif dalam menangani kasus hukum terkhusus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswa UII.

"Meski kampus sudah mengatakan sejak 2016 IM telah berstatus sebagai alumnus, justru pernyataan UII ini malah mencoba mengaburkan bahwa kejadian yang dilakukan IM berada dalam lingkungan UII. Kampus melihatnya secara legal dia alumni tapi tidak melihat secara keseluruhan bahwa yang dilakukannya juga dilakukan ketika ia mahasiswa aktif dan ada pula penyintas yang masih mahasiswi aktif," ujar perwakilan UII Bergerak, Paul.

Lebih jauh, mereka juga mempertanyakan terkait kerja tim pencari fakta yang telah dibentuk oleh pihak rektorat. Menurut mereka tim pencari fakta sulit dideteksi keberadaannya karena tidak adanya transparansi kepada publik terkait susunan dan pemahaman tentang kekerasan seksual dan keberpihakan penuh pada penyintas.

"Pada dasarnya kami yakin atas keberpihakan penuh pada penyintas bukan hanya dinyatakan secara lisan ke publik tapi juga tindakan nyata," ungkapnya.

Meski demikian, UII bergerak mendukung sikap kampus untuk tidak melibatkan IM dalam seluruh acara yang ada di lingkungan UII. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh institusi yang ada di Indonesia dan Melbourne University untuk tidak melibatkan IM dalam semua acara. Selain itu, memastikan UII secara institusi tidak akan mengangkat IM menjadi dosen atau jabatan lain di universitas.

Baca Juga: Curhat Buruh Gendong Jogja, Bawa Barang 50 Kg Hanya Dibayar Rp 5 Ribu

"Kampus saat ini telah mencabut gelar mahasiswa berprestasi yang diberikan kepada IM. Namun, tidak cukup hanya mencabut gelar mahasiswa berprestasi saja. Jika UII mempunyai standar moral tinggi UII bergerak menuntut UII juga mencabut gelar sarjana arsitek (IM)," kata Paul.