SuaraJogja.id - Komunikasi pemerintah selama pandemi virus corona mewabah di Indonesia dianggap sangat buruk. Disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti dalam diskusi daring "PSBB, Policy Setengah Basa-Basi?" yang diadakan oleh Channel Youtube Kanal Pengetahuan FH UGM, Rabu (20/5/2020) malam.
"Tidak ada komando yang jelas, maksud saya komunikasi politiknya (tidak jelas) . Sebenarnya pemerintah ini mau begini atau begitu. Jadi, (masyarakat) bingung, panik dan kacau,” ujarnya dalam siaran langsung yang disaksikan oleh lebih dari 11 ribu penonton tersebut.
Bivitri juga menyebut, pemerintah terlambat dalam merespon masuknya COVID-19 ke Indonesia. Dalam keterangannya, ia juga menunjukkan data perkiraan kronologis masuknya virus corona pertama kali ke Indonesia.
"Januari ini sebenarnya sudah ada indikasi tapi kebijakan baru keluar nya pada bulan Maret? Apakah karena ketidakpercayaan?" ujarnya dalam diskusi yang turut mengundang sejumlah dosen Fakultas Hukum UGM tersebut.
Baca Juga: Ini Penyebab Bentrokan Ormas PP dan PSHT di Bekasi
Bivitri mengatakan pemerintah justru menerbitkan sejumlah keputusan yang dinilainya kacau.Salah satunya berkaitan dengan aturan ojek daring yang mengatur tentang izin membawa penumpang. Lalu ia juga menyampaikan adanya kesimpang-siuran informasi narapidana korupsi yang ikut mendapatkan asimilasi COVID-19. Dan yang paling baru, terkait aturan mudik dan kebijakan bagi pegawai yang berusia di bawah 45 tahun agar kembali beraktivitas.
Dalam berbagai kesempatan, seringkali pejabat baik dari menteri, Kepala BNPB, dan Presiden Jokowi sendiri menyampaikan informasi yang berbeda-beda. Satu sama lain saling mengoreksi dan menyebabkan masyarakat bingung.
Hal ini menyebabkan munculnya tagar #IndonesiaTerserah yang dipastikan membuat sebagian masyarakat sedih lantaran tagar tersebut turut digaungkan tenaga medis. Padahal, tenaga medis adalah garda terdepan melawan wabah Covid-19.
"Seharusnya kita menyemangati mereka (tenaga medis)," ujarnya.
Wacana new normal lantas muncul, diikuti pernyataan sejumlah pihak tentang rencana pelonggaran PSBB. Meski kemudian Jokowi secara tegas menyatakan belum ada rencana tersebut.
Baca Juga: Inggris Mulai Uji Coba Hidroksiklorokuin Untuk Obati Pasien Covid-19
Sejumlah pejabat juga membandingkan Indonesia dengan negara lain yang segera kembali pulih. Bivitri mengingatkan, wacana tersebut tidak tepat lantaran Indonesia memiliki kondisi yang berbeda dengan negara lain.
Berita Terkait
-
Psikolog UGM Bagikan Cara Mengurangi Dampak Negatif Stres
-
Pendidikan-Karier Yonanda Frisna Damara, Vokalis NDX AKA Dikecam usai Dinilai Rendahkan Perempuan
-
Minta KPK Telepon Dulu Koruptor Target OTT, Uceng UGM Sindir Ide Anggota DPR Hasbiallah: Wow Blowing Mind Banget!
-
Segini Tarif Manggung NDX AKA: Viral Rendahkan Perempuan Saat Konser di UGM, Tuai Kecaman
-
NDX AKA Tuai Kecaman, Sindir Cewek Murahan Hingga Check in di Hotel Saat Manggung di UGM
Tag
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Meutya Hafid Copot Prabu Revolusi, Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen Kementerian Komdigi
- Ragnar Oratmangoen ke Media Belanda: Mimpi ke Piala Dunia itu...
- Segini Kekayaan Prabu Revolusi: Dicopot Meutya Hafid dari Komdigi, Ternyata Komisaris Kilang Pertamina
- dr. Oky Pratama Dituding Berkhianat, Nikita Mirzani: Lepasin Aja...
Pilihan
-
Apa Itu Swiss Stage di M6 Mobile Legends? Begini Sistem dan Eliminasinya
-
Bagaimana Jika Bumi Tidak Memiliki Atmosfer?
-
Dirut Baru Garuda Langsung Manut Prabowo! Harga Tiket Pesawat Resmi Turun
-
Pandji Pragiwaksono Sindir Sembako 'Bantuan Wapres Gibran' Pencitraan: Malah Branding Sendirian
-
Bansos Beras Berlanjut Hingga 2025, Siapa Saja yang Dapat?
Terkini
-
Dinsos PPPA Kulon Progo Bentuk Desa Ramah Perempuan dan Anak
-
Tak Persoalkan Sayembara Harun Masiku, Pukat UGM Justru Soroti Pekerjaan Rumah KPK
-
Lazismu Gelar Rakernas di Yogyakarta, Fokuskan Pada Inovasi Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan
-
Tergiur Janji Jadi ASN di Dinas Pariwisata Gunungkidul, Warga Ponjong Malah Kehilangan Uang Rp80 Juta
-
Ini Hasil Identifikasi dari BKSDA Yogyakarta Soal Buaya yang Dievakuasi dari Tegalrejo