SuaraJogja.id - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menolak hasil laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tahun 2019. Penolakan itu terjadi lantaran Dewan menilai, hasil laporan tersebut belum layak untuk disahkan.
Anggota DPRD Bantul Supriyanto menyampaikan, laporan yang diberikan oleh Disdikpora tersebut belum dapat disahkan karena tidak dilengkapi dengan tanda tangan basah dan cap resmi Dinas Pendidikan.
Ia menilai, laporan resmi sudah seyogyanya dibubuhi tanda tangan basah dan cap dinas resmi. Ketiadaan tanda tangan dan cap resmi tersebut dinilai Supri sebagai bentuk pelecehan terhadap anggota dewan.
"Harus ada tanda tangan dan cap dinas resmi pemangku anggaran karena ini urusan dengan pengawasan," ujar Supriyanto, ditemui SuaraJogja.id di Ruang Fraksi Nasional Bintang Demokrat, Jumat (12/6/2020).
Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Bantul itu sendiri dihadiri oleh Anggota Komisi D DPRD, Kepala Disdikpora, dan Kepala Bidang Disdikpora lainnya. Supri menyebutkan, pihaknya langsung memberikan teguran terhadap Kepala Disdikpora selaku pemangku anggaran.
Adanya insiden tersebut kemudian mengakibatkan Dewan belum bisa mengesahkan laporan yang disampaikan. Selanjutnya, pembahasan laporan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan beberapa catatan.
Supri menyampaikan, ada beberapa laporan yang dinilai tidak sesuai, sehingga ia meminta Kepala Disdikpora untuk memperbaiki laporan yang akan disampaikan, sebelum pembahasan dilanjutkan. Ia menegaskan, jika laporan diberikan tanpa perbaikan, maka pihaknya tidak akan memberikan pengesahan.
"Dalam LPJ ini harus disampaikan secara runtut, misal Disdikpora ini terdiri dari lima kabid, namun laporannya enam item, karena yang satu untuk laporan anggaran sekretariat," imbuhnya.
Supri meminta Kepala Dinas untuk membuat laporan secara runtut sesuai jumlah bidang yang ada di Disdikpora, termasuk di dalamnya mencantumkan rencana anggaran yang dibuat sebelumnya, jumlah yang terealisasi, dan sisa anggaran yang ada.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Usulan Penambahan Anggaran Pilkada 2020
Dengan bentuk laporan yang runtut tersebut, Dewan kemudian dapst menilai jumlah program yang terlaksana dan tidak. Dewan juga dapat melakukan pengawasan, apakah program yang dituliskan terlaksana, benar-benar dilaksanakan, atau hanya program fiktif yang dicantumkan.
Terutama selama pandemi ini, Supri menyoroti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak berjalan efektif. Terlebih, ia menilai, murid-murid SD yang hanya melakukan KBM secara terbatas, dengan kondisi geografis Kabupaten Bantul, tidak sepenuhnya mendukung pembelajaran daring.
Ia juga mengingatkan, selama pandemi adanya Perpu yang mengizinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing anggaran tanpa persetujuan dewan tetapi tetap jujur dalam memberikan laporan. Menurutnya, Perpu tersebut tidak selamanya ada untuk melindungi penggunaan anggaran daerah.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul Isdarmoko mengakui bahwa pembahasan LPJ di DPRD belum selesai dan akan dilaksanakan kembali pekan depan.
"Bukan tidak diterima, tapi memang pembahasannya belum selesai," ujarnya dihubungi melalui sambungan ponsel.
Berita Terkait
-
DPR dan Pemerintah Sepakati Usulan Penambahan Anggaran Pilkada 2020
-
KPU Minta Tambahan Anggaran Rp 4,7 T, Sri Mulyani Sanggupi Rp 1 T
-
Gegara Pandemi Covid-19, Sri Mulyani Dipusingkan Tambahan Anggaran Pilkada
-
KPU Minta Anggaran Pilkada 2020 ke Menkeu Sri Mulyani Rp 4,77 Triliun
-
Empat Hari Dibuka, Posko Aduan Covid-19 DPRD Bantul Terima 50 Keluhan
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Rhenald Kasali Jadi Pembicara KBC BizFest 2026 UAJY, Bahas Tantangan Bisnis Masa Depan
-
UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen, Buruh Masih Tekor Rp1,8 Juta dari KHL
-
Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa
-
Pesta Nasabah Mekaar di Jogja, PNM Luncurkan Aplikasi Beasiswa dan Kenalkan Bunga Pinjaman 8 Persen
-
3.000 Bikers Padati JEC, Jogja Bike Rendezvous 2026 Dongkrak Pariwisata Yogyakarta