SuaraJogja.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pandemi Covid-19 telah mendekonstruksi tatanan budaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Desa dan PDTT ketika memberikan sambutan dalam acara Kongres Kebudayaan Desa yang digelar secara virtual dari Panggungharjo, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (1/7/2020).
Menurut Abdul Halim, acara webinar Kongres Kebudayaan Desa memberikan masyarakat paradigma baru dalam melihat dunia termasuk perihal kebudayaan.
"Saya dan semua peserta webinar dipertemukan tidak seperti biasanya. Biasanya kita bertemu, bersalaman bercipika-cipiki, ngobrol, bersenda gurau," ujar Abdul Halim Iskandar.
Namun, imbuh Abdul Halim, hari ini dan beberapa bulan sebelumnya masyarakat dipertemukan tidak secara tatap muka, melainkan menggunakan produk kebudayaan baru bernama teknologi informatika.
"Tentunya kita semakin meyakini paradigma baru tersebut merupakan ujian sekaligus hikmah di balik adanya pandemi Covid-19 yang nggak tahu kapan akan tuntas," tutur dia.
Yang terang, masyarakat mesti menunaikan langkah konkret dan strategis yang disebut sebagai tatanan normal. Meski bertemu, imbuh dia, masyarakat tetap dibatasi oleh beberapa aturan.
"Yang pasti kita harus melakukan langkah konkret dan strategis yang disebut tatanan normal baru di mana ke depannya kita bisa tatap muka lagi bertemu langsung, tapi kita dibatasi dengan jarak fisik tidak bersalaman tapi saling menghormati," ujar Abdul Halim.
Abdul Halim mengatakan pihak juga berharap pandemi segera selesai. "Karena itu (budaya tanpa bersalaman--red) bukan budaya asli kita, kita ingin kembali ke budaya asli kita. Nah ini yang kita rasakan hari ini di masyarakat," tutur Abdul Halim.
Baca Juga: Pantau Kepatuhan Wisatawan, Gunungkidul Perpanjang Uji Coba New Normal
Karena itu, Abdul Halim mengatakan pandemi Covid-19 kekinian sudah mencapai tahap mendekonstruksi tatanan budaya masyarakat.
"Tak hanya kebudayaan, pun terjadi dekontruksi dalam hal ekososial politik. Dengan demikian, kita sekarang diperlihatkan masyarakat menjaga jarak dengan orang lain," ujar Abdul Halim.
Sekadar informasi, webinar seri 1 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Rabu (1/7/2020) berupaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Pun webinar ini diharapkan bisa memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.
Tag
Berita Terkait
-
Pantau Kepatuhan Wisatawan, Gunungkidul Perpanjang Uji Coba New Normal
-
LIVE STREAMING: Pembukaan Rangkaian Kongres Kebudayaan Desa 2020
-
Gegara Nge-gym, Barbie Kumalasari Habiskan Jutaan Rupiah
-
Borneo FC Pilih Solo atau Yogyakarta Sebagai Markas Tim
-
We The Health, Konferensi Edukasi Kesehatan Digital di Tengah Pandemi
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Janji 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo Ditagih, Pemerintah Diminta Berhenti Berkilah
-
Tinggal di Rumah Bambu Tanpa TV, Janda di Jogja Ini Syok Dicap Masuk Kategori Orang Kaya Desil 10
-
Pertumbuhan Ekonomi dan Ilusi Keberhasilan Pembangunan
-
Uang Palsu Rp36 M Bukan Sekadar Kerugian, Akademisi: Bisa Gerus Kepercayaan Publik terhadap Rupiah