Budi Arista Romadhoni
Jum'at, 09 Januari 2026 | 14:34 WIB
Ilustrasi Donald Trump tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Suara.com)
Baca 10 detik
  • Kebijakan Donald Trump yang unilateral dan agresif mengancam stabilitas ekonomi serta keamanan global secara signifikan.
  • Langkah penarikan diri AS dari kesepakatan internasional melemahkan upaya kolektif mengatasi krisis lingkungan global.
  • Kebijakan tersebut dikhawatirkan memicu sistem *self-help* global, meningkatkan konflik, dan melemahkan peran AS.

SuaraJogja.id - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang semakin agresif dan unilateral  saat ini dinilai berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan global.

Langkah Washington yang menarik diri dari puluhan organisasi internasional, menghentikan pendanaan, bahkan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mengedepankan kepentingan nasional secara ekstrem, memunculkan kekhawatiran baru tentang masa depan tatanan dunia.

Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ratih Herningtyas, menyatakan, arah kebijakan Trump yang dar-der-dor menunjukkan kecenderungan tindakan yang frontal dan minim pertimbangan terhadap dampak global.

"Yang dilakukan Trump hari ini bukan impulsif, tapi konsisten dengan janji politiknya sejak awal, yakni America First. Masalahnya, cara yang ditempuh sangat unilateral dan mengabaikan norma-norma global," papar Ratih di Yogyakarta, Jumat (9/1/2026).

Menurut dosen Magister HI tersebut, sejak masa kampanye Trump sudah menempatkan kepentingan ekonomi domestik, terutama sektor energi fosil, sebagai prioritas utama.

Slogan “Drill, baby, drill” yang ia gaungkan mencerminkan orientasi kebijakan pada eksploitasi sumber daya alam (SDA), khususnya minyak, dan penolakan terhadap agenda energi terbarukan serta kebijakan lingkungan.

Langkah AS keluar dari berbagai kesepakatan internasional, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim akhirnya memperlemah komitmen global dalam menghadapi krisis lingkungan. Penarikan Amerika dari kerangka kerja perubahan iklim seperti Badan Konvensi PBB untuk aksi iklim UNFCCC dan Paris Agreement berpotensi memperlambat upaya dunia menekan laju pemanasan global.

"Kalau negara penghasil emisi terbesar saja menarik diri dari komitmen lingkungan, maka semangat kolektif untuk menurunkan emisi akan melemah. Negara lain bisa saja ikut abai," tandasnya.

Selain dampak lingkungan, kebijakan lain yang digulirkan Trump juga berpotensi memukul ekonomi global. AS selama ini menjadi salah satu donatur terbesar bagi berbagai program pembangunan internasional di bawah PBB, termasuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Distributor Menjerit: Tarif Trump 19 Persen Bikin Usaha Lokal Mati Suri?

Dengan ditariknya dukungan pendanaan tersebut, maka banyak program internasional terancam tertunda atau bahkan berhenti. Dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, kehilangan sumber pendanaan besar akan memperparah ketidakpastian.

"PBB akan kesulitan mencari sumber pembiayaan alternatif. Ini berarti banyak target pembangunan global kemungkinan tidak tercapai," ujarnya.

Ratih menambahan, kebijakan Trump sebenarnya merupakan cerminan tekanan ekonomi domestik negaranya sendiri. Orientasi eksploitasi sumber daya dan pengetatan anggaran internasional yang dilakukan negara itu menunjukkan upaya AS mencari tambahan devisa sekaligus mengurangi beban fiskal.

Bila Trump terus menerus membuat kebijakan yang kontroversial, maka dikhawatirkan akan berdampak besar pada terhadap tatanan keamanan global. Dengan melemahnya hukum internasional dan multilateralisme, dunia berpotensi bergerak menuju sistem self-help karena  setiap negara hanya mengandalkan kekuatannya sendiri.

"Kalau negara paling kuat saja merasa tidak perlu patuh pada hukum internasional, maka negara lain bisa meniru. Ini bisa memicu perlombaan senjata dan meningkatnya konflik," katanya.

Ratih menilai kondisi ini berbahaya terutama bagi negara-negara yang relatif lebih lemah secara militer, tetapi memiliki sumber daya strategis. Negara-negara tersebut rentan terhadap tekanan politik, ekonomi, bahkan militer dari kekuatan besar.

Load More