SuaraJogja.id - Masyarakat desa dinilai memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Ahmad Nashih Luthfi, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam Webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Sabtu (4/7/2020).
Menurut Ahmad Nashih Luthfi, pandemi Covid-19 jelas memberikan dampak terhadap situasi kedaulatan pangan maupun lingkungan hidup. Dibutuhkan langkah yang tepat untuk menghadapi ancaman krisis pangan.
"Selama periodik, sebenarnya kita pernah mengalami krisis. Namun ada beberapa yang dianggap hanya sebagai fase, tapi ada pula yang menjadi milestone atau batu uji tonggak perubahan," sebut Luthfi.
Bukan kali pertama, rupanya krisis atau situasi kedaruratan yang berpengaruh terhadap pangan serta lahan ini pernah terjadi di masa lalu. Antara lain pada Malaise era 1930, krisis 1965, krisis global 2008, hingga paling baru yakni pandemi Covid-19.
Luthfi lalu mengatakan, belakangan ini desa tampak terus mengalami begitu banyak perubahan. Namun dalam kenyataannya, desa memang sudah mengalami mobilitas yang sangat pesat sejak zaman dahulu telah berkaitan dengan Patrimonialisme.
"Intinya adalah, bahwa desa itu dari dulu dia telah menjadi bagian dari berbagai kekuatan, kapitalisme, negara, kemudian mengubah konstruksi dari dalam desa itu sendiri, termasuk penyeragaman saat orde baru," kata dia.
Meski begitu, Luthfi menuturkan bukan berarti masyarakat desa lantas hanya bersikap pasif. Dalam sejumlah literatur, desa rupanya juga berperan aktif mengatur strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan serta papan.
Oleh karena itu, masyarakat, khususnya desa, mesti menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Luthfi berpendapat, masyarakat di pedesaan harus pintar-pintar mengelola lahan yang menjadi bagian krusial untuk menanam berbagai tanaman pangan demi menyongsong Tatanan Indonesia Baru.
Baca Juga: LIVE STREAMING: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekadar informasi, Webinar Seri 7 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Sabtu ini merupakan bagian daru upaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Apa Manfaat dari Bedak Marcks? Kenali 5 Fungsi dan Keunggulan Variannya
- 7 Moisturizer Mengandung Formula Anti-aging untuk Wajah Kencang dan Awet Muda
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Urutan Skincare Malam Wardah Advance untuk Kencangkan Kulit Wanita Usia 50 Tahun
Pilihan
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
-
Singapura Bongkar 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Daftar Lengkapnya
-
Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!
-
Maruli Simanjuntak Disebut Dilantik Prabowo Jadi Wakil Panglima TNI, Kamis Sore Ini
-
Kompak Berpakaian Dinas Lengkap Sambangi Istana, Perwira Tinggi TNI Siap Dilantik Prabowo
Terkini
-
66 Daerah Belum Punya RS Tipe C, Pasien Kanker Berisiko Harus Berobat Jauh
-
BRI Peduli Perkuat Infrastruktur Desa di Cianjur, Jembatan Gantung Bantu Mobilitas 7.000 Warga
-
Daya Beli Warga Jogja Turun, Pedagang Terpaksa Pangkas Dagangan
-
Wacana Gaji ASN Dibayar Kopdes Bikin Geger, Pemda DIY Pusing, DPRD Sebut Tak Masuk Akal
-
BRI Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan