SuaraJogja.id - Masyarakat desa dinilai memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Ahmad Nashih Luthfi, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam Webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Sabtu (4/7/2020).
Menurut Ahmad Nashih Luthfi, pandemi Covid-19 jelas memberikan dampak terhadap situasi kedaulatan pangan maupun lingkungan hidup. Dibutuhkan langkah yang tepat untuk menghadapi ancaman krisis pangan.
"Selama periodik, sebenarnya kita pernah mengalami krisis. Namun ada beberapa yang dianggap hanya sebagai fase, tapi ada pula yang menjadi milestone atau batu uji tonggak perubahan," sebut Luthfi.
Bukan kali pertama, rupanya krisis atau situasi kedaruratan yang berpengaruh terhadap pangan serta lahan ini pernah terjadi di masa lalu. Antara lain pada Malaise era 1930, krisis 1965, krisis global 2008, hingga paling baru yakni pandemi Covid-19.
Luthfi lalu mengatakan, belakangan ini desa tampak terus mengalami begitu banyak perubahan. Namun dalam kenyataannya, desa memang sudah mengalami mobilitas yang sangat pesat sejak zaman dahulu telah berkaitan dengan Patrimonialisme.
"Intinya adalah, bahwa desa itu dari dulu dia telah menjadi bagian dari berbagai kekuatan, kapitalisme, negara, kemudian mengubah konstruksi dari dalam desa itu sendiri, termasuk penyeragaman saat orde baru," kata dia.
Meski begitu, Luthfi menuturkan bukan berarti masyarakat desa lantas hanya bersikap pasif. Dalam sejumlah literatur, desa rupanya juga berperan aktif mengatur strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan serta papan.
Oleh karena itu, masyarakat, khususnya desa, mesti menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Luthfi berpendapat, masyarakat di pedesaan harus pintar-pintar mengelola lahan yang menjadi bagian krusial untuk menanam berbagai tanaman pangan demi menyongsong Tatanan Indonesia Baru.
Baca Juga: LIVE STREAMING: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekadar informasi, Webinar Seri 7 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Sabtu ini merupakan bagian daru upaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Cara Membersihkan Bunga Es Tanpa Mematikan Kulkas, Aman dan Mudah Dilakukan
- 4 Tips Merebus Telur agar Mudah Dikupas, Hasil Mulus Sempurna
- 3 HP Infinix Mirip iPhone 17 Pro Max, Tampil Mewah ala Flagship
Pilihan
-
Terbuang dari Klub Orang Indonesia, Emil Audero Selangkah Lagi ke Rayo Vallecano
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
Terkini
-
Demo Berujung Bentrok di Simpang Gramedia Jogja, 6 Mahasiswa Dilarikan ke RS Panti Rapih
-
Tanah Rp2 Miliar Dilelang Cuma Rp420 Juta, Warga Kulon Progo Gugat BUMN Lembaga Pinjaman
-
Ormas Terlibat Kekerasan, Muhammadiyah Desak Polisi Tak Tebang Pilih
-
17 Persen Penerima PKH di DIY Terindikasi Judol, Dinsos Tangguhkan Bansos
-
Soroti UU Konservasi dan RUU Masyarakat Adat, Forum PCS 2026 Digelar di UGM