SuaraJogja.id - Masyarakat desa dinilai memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Ahmad Nashih Luthfi, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam Webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Sabtu (4/7/2020).
Menurut Ahmad Nashih Luthfi, pandemi Covid-19 jelas memberikan dampak terhadap situasi kedaulatan pangan maupun lingkungan hidup. Dibutuhkan langkah yang tepat untuk menghadapi ancaman krisis pangan.
"Selama periodik, sebenarnya kita pernah mengalami krisis. Namun ada beberapa yang dianggap hanya sebagai fase, tapi ada pula yang menjadi milestone atau batu uji tonggak perubahan," sebut Luthfi.
Bukan kali pertama, rupanya krisis atau situasi kedaruratan yang berpengaruh terhadap pangan serta lahan ini pernah terjadi di masa lalu. Antara lain pada Malaise era 1930, krisis 1965, krisis global 2008, hingga paling baru yakni pandemi Covid-19.
Luthfi lalu mengatakan, belakangan ini desa tampak terus mengalami begitu banyak perubahan. Namun dalam kenyataannya, desa memang sudah mengalami mobilitas yang sangat pesat sejak zaman dahulu telah berkaitan dengan Patrimonialisme.
"Intinya adalah, bahwa desa itu dari dulu dia telah menjadi bagian dari berbagai kekuatan, kapitalisme, negara, kemudian mengubah konstruksi dari dalam desa itu sendiri, termasuk penyeragaman saat orde baru," kata dia.
Meski begitu, Luthfi menuturkan bukan berarti masyarakat desa lantas hanya bersikap pasif. Dalam sejumlah literatur, desa rupanya juga berperan aktif mengatur strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan serta papan.
Oleh karena itu, masyarakat, khususnya desa, mesti menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Luthfi berpendapat, masyarakat di pedesaan harus pintar-pintar mengelola lahan yang menjadi bagian krusial untuk menanam berbagai tanaman pangan demi menyongsong Tatanan Indonesia Baru.
Baca Juga: LIVE STREAMING: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekadar informasi, Webinar Seri 7 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Sabtu ini merupakan bagian daru upaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Terkini
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
BEM UGM Berubah Jadi SEMA, Pemilu Mahasiswa Dihapus dan Diganti Meritokrasi
-
BEM UGM Resmi Berubah Nama Jadi Serikat Mahasiswa
-
Bumi Sudah Melewati Batas Perjanjian Paris, Ancaman Krisis Iklim Tak Lagi Sekadar Ramalan
-
Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana