SuaraJogja.id - Masyarakat desa dinilai memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Ahmad Nashih Luthfi, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam Webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Sabtu (4/7/2020).
Menurut Ahmad Nashih Luthfi, pandemi Covid-19 jelas memberikan dampak terhadap situasi kedaulatan pangan maupun lingkungan hidup. Dibutuhkan langkah yang tepat untuk menghadapi ancaman krisis pangan.
"Selama periodik, sebenarnya kita pernah mengalami krisis. Namun ada beberapa yang dianggap hanya sebagai fase, tapi ada pula yang menjadi milestone atau batu uji tonggak perubahan," sebut Luthfi.
Bukan kali pertama, rupanya krisis atau situasi kedaruratan yang berpengaruh terhadap pangan serta lahan ini pernah terjadi di masa lalu. Antara lain pada Malaise era 1930, krisis 1965, krisis global 2008, hingga paling baru yakni pandemi Covid-19.
Luthfi lalu mengatakan, belakangan ini desa tampak terus mengalami begitu banyak perubahan. Namun dalam kenyataannya, desa memang sudah mengalami mobilitas yang sangat pesat sejak zaman dahulu telah berkaitan dengan Patrimonialisme.
"Intinya adalah, bahwa desa itu dari dulu dia telah menjadi bagian dari berbagai kekuatan, kapitalisme, negara, kemudian mengubah konstruksi dari dalam desa itu sendiri, termasuk penyeragaman saat orde baru," kata dia.
Meski begitu, Luthfi menuturkan bukan berarti masyarakat desa lantas hanya bersikap pasif. Dalam sejumlah literatur, desa rupanya juga berperan aktif mengatur strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan serta papan.
Oleh karena itu, masyarakat, khususnya desa, mesti menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Luthfi berpendapat, masyarakat di pedesaan harus pintar-pintar mengelola lahan yang menjadi bagian krusial untuk menanam berbagai tanaman pangan demi menyongsong Tatanan Indonesia Baru.
Baca Juga: LIVE STREAMING: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekadar informasi, Webinar Seri 7 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Sabtu ini merupakan bagian daru upaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
ASN Jogja Jangan Coba-coba Keluyuran Saat WFH, Absen Kini Dipelototi Pakai GPS!
-
Awas! Balita Paling Rentan, Dinkes Kota Jogja Catat 110 Kasus Pneumonia Awal 2026
-
Jangan Lewatkan! Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Segera Dibagikan ke Pemegang Saham
-
Hujan Deras dan Jalan Licin, Mahasiswa di Sleman Alami Kecelakaan Tunggal hingga Masuk Jurang
-
Segini Biaya Kuliah Teknik UGM 2026, Bisa Tembus Rp30 Juta Lebih! Ini 7 Faktanya