SuaraJogja.id - Munculnya rekomendasi kepada Kustini Sri Purnomo sebagai calon bupati dari DPP PDIP di Pilkada Sleman nyatanya memicu gejolak di arus bawah.
Sejumlah kader meminta agar pengurus struktural PDIP bisa memberikan penjelasan terkait alasan keluarnya keputusan tidak mengusung kader internal sebagai bakal calon bupati.
Salah seorang kader senior PDIP Supriyanto Antok mengatakan keputusan DPP menunjuk Kustini Sri Purnomo (KSP) sebagai calon bupati (Cabup) Sleman menimbulkan reaksi beragam di masing-masing kader.
"Kalau saya pribadi ya menganggap [keputusan] itu biasa saja. Karena itu memang kewenangan DPP, mau apa lagi? Tapi bagi kader di tingkat di bawah seperti di masing-masing PAC tentu menimbulkan pertanyaan," kata Antok seperti dilansir dari harianjogja.com, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Alasan Pamit Pulang, Pemuda di Sleman Bawa Kabur Sepeda Motor Teman
Sebagai kader PDIP yang mengikuti proses penjaringan (pendaftaran) Cabup sejak dari DPC Sleman, Antok juga menyangkal pernyataan Ketua DPC PDIP Sleman Koeswanto yang menyatakan tidak ada kader internal PDIP yang mendaftar sebagai Cabup.
"Memang awalnya saya mendaftar sebagai Cawabup. Tetapi setelah DPD membuka penjaringan, saya mendaftar sebagai Cabup," bebernya.
Antok mengungkapkan ada sebanyak empat kader PDIP yang mendaftar sebagai Cabup. Ia bersama Riyanto Kuncoro mendaftar lewat DPD, sementara Arief "Dede" Surahman dan Rendardi Suprihandoko mendaftar melalui DPP.
Sementara Danang Maharsa hanya mendaftar di DPC dan tidak mengikuti proses pendaftaran ulang di DPD.
"Jadi tidak benar kader PDIP tidak ada yang maju sebagai Cabup. Saya mengikuti semua prosesnya karena ini partai kader," katanya.
Baca Juga: Pengantin Baru Positif COVID-19, Sejumlah ASN di Sleman Tes Swab
Terkait polemik di internal kader, Antok berharap agar ada ruang dialog yang dilakukan pengurus struktural partai terkait keputusan DPP tersebut. Dialog secara kekeluargaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kekecewaan para kader. Tentunya demi menjaga soliditas para kader, Antok meminta agar pengurus partai tidak melakukan pendekatan otoriter.
Berita Terkait
-
Dicap Tak Penting, PDIP Blak-blakan Acuhkan Effendi Simbolon: Dia Gak Punya Efek Elektoral!
-
Gerindra Sebut Istri Edy Rahmayadi Pernah Polisikan Kader PDIP Terkait Benteng Putri Hijau
-
PDIP Ancam Lapor MK Jika TNI, Polri dan Pejabat Negara Tak Netral Pada Pilkada Banten 2024
-
Jagoannya Gagal Maju, 15 Ribu Anak Abah Bakal Kawal Suara Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
-
Gerindra Minta Hasto Jangan Baper Terkait Pilgubsu 2024: Bobby Nasution Solusi Pembangunan di Sumut
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
-
Investigasi Kekerasan di Paser: Polisi dan Tokoh Adat Serukan Kedamaian
-
Nyawa Masyarakat Adat Paser Melayang, Massa Demo Minta Pj Gubernur dan Kapolda Kaltim Dicopot
Terkini
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025
-
Tips Merawat Pakaian Berbahan Dasar Ramah Lingkungan
-
Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Kiswaya Ingin Ikhlas Melayani, Tulus Mengabdi