SuaraJogja.id - Munculnya rekomendasi kepada Kustini Sri Purnomo sebagai calon bupati dari DPP PDIP di Pilkada Sleman nyatanya memicu gejolak di arus bawah.
Sejumlah kader meminta agar pengurus struktural PDIP bisa memberikan penjelasan terkait alasan keluarnya keputusan tidak mengusung kader internal sebagai bakal calon bupati.
Salah seorang kader senior PDIP Supriyanto Antok mengatakan keputusan DPP menunjuk Kustini Sri Purnomo (KSP) sebagai calon bupati (Cabup) Sleman menimbulkan reaksi beragam di masing-masing kader.
"Kalau saya pribadi ya menganggap [keputusan] itu biasa saja. Karena itu memang kewenangan DPP, mau apa lagi? Tapi bagi kader di tingkat di bawah seperti di masing-masing PAC tentu menimbulkan pertanyaan," kata Antok seperti dilansir dari harianjogja.com, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Alasan Pamit Pulang, Pemuda di Sleman Bawa Kabur Sepeda Motor Teman
Sebagai kader PDIP yang mengikuti proses penjaringan (pendaftaran) Cabup sejak dari DPC Sleman, Antok juga menyangkal pernyataan Ketua DPC PDIP Sleman Koeswanto yang menyatakan tidak ada kader internal PDIP yang mendaftar sebagai Cabup.
"Memang awalnya saya mendaftar sebagai Cawabup. Tetapi setelah DPD membuka penjaringan, saya mendaftar sebagai Cabup," bebernya.
Antok mengungkapkan ada sebanyak empat kader PDIP yang mendaftar sebagai Cabup. Ia bersama Riyanto Kuncoro mendaftar lewat DPD, sementara Arief "Dede" Surahman dan Rendardi Suprihandoko mendaftar melalui DPP.
Sementara Danang Maharsa hanya mendaftar di DPC dan tidak mengikuti proses pendaftaran ulang di DPD.
"Jadi tidak benar kader PDIP tidak ada yang maju sebagai Cabup. Saya mengikuti semua prosesnya karena ini partai kader," katanya.
Baca Juga: Pengantin Baru Positif COVID-19, Sejumlah ASN di Sleman Tes Swab
Terkait polemik di internal kader, Antok berharap agar ada ruang dialog yang dilakukan pengurus struktural partai terkait keputusan DPP tersebut. Dialog secara kekeluargaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kekecewaan para kader. Tentunya demi menjaga soliditas para kader, Antok meminta agar pengurus partai tidak melakukan pendekatan otoriter.
Berita Terkait
-
Persoalan Geopolitik Jadi Alasan Kongres PDIP Molor? Djarot Saiful Ungkap Alasannya
-
Kongres PDIP Terus Ditunda, Ganjar Pranowo Ungkap Alasan 'Hari Baik', Tapi Ada Apa Sebenarnya?
-
Ganjar Pranowo: Tren Suara dari Bawah Masih Menginginkan Megawati Jadi Ketua Umum PDIP Lagi
-
PDIP Belum Gelar Kongres, Peneliti BRIN Singgung Suksesor Megawati dan Belum Solidnya Sikap Partai
-
Akui Megawati dan Prabowo Bakal Bertemu Lagi, Begini Kata Puan Maharani
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
-
Aspirasi Tersampaikan, Ini Momen Aksi TPUA di Rumah Jokowi Dikawal Humanis Polresta Solo
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu