Rekomendasi Jatuh ke Kustini Sri Purnomo, Kader Senior PDIP Ingatkan Ini

SuaraJogja.id - Munculnya rekomendasi kepada Kustini Sri Purnomo sebagai calon bupati dari DPP PDIP di Pilkada Sleman nyatanya memicu gejolak di arus bawah.

Sejumlah kader meminta agar pengurus struktural PDIP bisa memberikan penjelasan terkait alasan keluarnya keputusan tidak mengusung kader internal sebagai bakal calon bupati.

Salah seorang kader senior PDIP Supriyanto Antok mengatakan keputusan DPP menunjuk Kustini Sri Purnomo (KSP) sebagai calon bupati (Cabup) Sleman menimbulkan reaksi beragam di masing-masing kader. 

"Kalau saya pribadi ya menganggap [keputusan] itu biasa saja. Karena itu memang kewenangan DPP, mau apa lagi? Tapi bagi kader di tingkat di bawah seperti di masing-masing PAC tentu menimbulkan pertanyaan," kata Antok seperti dilansir dari harianjogja.com, beberapa waktu lalu.

Sebagai kader PDIP yang mengikuti proses penjaringan (pendaftaran) Cabup sejak dari DPC Sleman, Antok juga menyangkal pernyataan Ketua DPC PDIP Sleman Koeswanto yang menyatakan tidak ada kader internal PDIP yang mendaftar sebagai Cabup.

"Memang awalnya saya mendaftar sebagai Cawabup. Tetapi setelah DPD membuka penjaringan, saya mendaftar sebagai Cabup," bebernya.

Antok mengungkapkan ada sebanyak empat kader PDIP yang mendaftar sebagai Cabup. Ia bersama Riyanto Kuncoro mendaftar lewat DPD, sementara Arief "Dede" Surahman dan Rendardi Suprihandoko mendaftar melalui DPP.

Sementara Danang Maharsa hanya mendaftar di DPC dan tidak mengikuti proses pendaftaran ulang di DPD.

"Jadi tidak benar kader PDIP tidak ada yang maju sebagai Cabup. Saya mengikuti semua prosesnya karena ini partai kader," katanya.

Baca Juga: Alasan Pamit Pulang, Pemuda di Sleman Bawa Kabur Sepeda Motor Teman

Terkait polemik di internal kader, Antok berharap agar ada ruang dialog yang dilakukan pengurus struktural partai terkait keputusan DPP tersebut. Dialog secara kekeluargaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kekecewaan para kader. Tentunya demi menjaga soliditas para kader, Antok meminta agar pengurus partai tidak melakukan pendekatan otoriter.

"Terutama kepada kader di tingkat PAC. Jadi jangan hanya disampaikan berdasar SK ini SK itu. Kalau kami tidak usah diundang nggak apa-apa, wong sejak awal juga memang tidak ada dialog," katanya.

Disinggung apakah tetap mendukung putusan DPP yang menunjuk KSP saat Pilkada pada 9 Desember, Antok belum menjawab tegas.

"Ya lihat saja nanti. Kami juga belum melihat kapasitas mereka. Lagi pula kan masih belum ditetapkan oleh KPU," kata Antok.

Selain Antok, Kader senior PDIP Riyanto Kuncoro berharap apa yang disuarakan oleh para kader kembali menjadi pertimbangan DPP. Selain dinilai ada proses pelanggaran AD/ART partai, penunjukan rekomendasi ke non kader menimbulkan gejolak antar kader.

"Kader bergejolak. Tapi kami serahkan kepada masing-masing kader. Kita lihat pada 9 Desember mendatang. Jangan pernah menyepelekan kader," katanya.

Bupati Sleman Anggap Gejolak di Internal PDIP Bagian dari Dinamika Politik

Di sisi lain, munculnya perdebatan di internal DPC PDIP Sleman terkait ditunjuknya KSP sebagai Cabup Sleman, ditanggapi juga oleh Bupati Sleman Sri Purnomo.

Ia menilai, perdebatan tersebut bagian dari proses dinamika politik dan hal itu wajar dalam proses demokrasi. Sri juga menghargai perbedaan pendapat yang terjadi sambil berharap KSP tetap maju pada Pilkada 2020 mendatang.

"Yang namanya demokrasi orang punya hak untuk bicara. Prosesnya kan masih panjang, masih ada enam bulan, mudah-mudahan bisa gabung," ujarnya.

Menurut Sri, majunya KSP juga diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Tinggal bagaimana KSP berlomba menyampaikan program terbaik. KSP juga diminta untuk all out agar bisa memenangi Pilkada mendatang.

"Mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan kesuksesan yang selama ini sudah dilaksanakan dan apabila bisa, ditingkatkan," harapnya.

Sri juga menepis penilaian miring majunya KSP sebagai bentuk ia membangun dinasti politik. Menurutnya, pandangan tersebut hanya opini orang yang belum dewasa. Seseorang dipilih dengan melihat dari kapasitas dan kapabilitasnya.

"Lah politik dinasti kan berdasarkan pemberian. Tapi ini pesta demokrasi, pemilihan rakyat, diputuskan karena bukan keturunan," ucapnya.