SuaraJogja.id - Sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring untuk SD dan SMP selama pandemi corona, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bantul bakal bekerja sama dengan operator seluler.
Saat ini, kata Kepala Diskominfo Bantul Fenti Yusdayati, pihaknya tengah berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya untuk membicarakan rencana kerja sama ini.
"Masih koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk nantinya kita kerja sama dengan operator, jadi ini masih ada proses kerja sama, termasuk jaringan mana yang lambat," kata Fenti di Bantul, Senin (27/7/2020).
Diberitakan ANTARA, menurut Fenti, selain meningkatkan jaringan internet untuk proses pembelajaran secara daring, kerja sama dengan perusahaan pihak ketiga tersebut juga berhubungan dengan sistem pembayaran penggunaan fasilitas untuk akses dunia maya itu.
"Karena kalau dalam waktu dekat ini untuk mencukupkan jaringan tidak semudah itu, jadi mana [jaringan] yang lemot dan sebagainya ini mau kerja sama dengan pihak ketiga agar ada suport CSR pendidikan dari perusahaan sana, ini rencana Pak Bupati," kata dia.
Disinggung tentang pemasangan alat atau sistem penguat sinyal jaringan internet, Fenti mengatakan, pihaknya masih akan memetakan dulu wilayah mana, terutama di pedesaan, yang mengalami keterbatasan sinyal untuk akses aplikasi belajar jarak jauh.
"Nanti kita lihat sinyal-sinyal seperti apa, juga kuotanya bagaimana, karena kalau ada sinyal tapi bandwidth kurang, sama saja, makanya kita tingkatkan jaringan, yang lemot mana," tutur Fenti.
Sebab, lanjutnya, meskipun sudah ada menara seluler di suatu wilayah, masih sangat mungkin ada jaringan yang lemot. Menurut keterangannya, itu karena tidak semua jaringan wilayah Bantul lancar, sehingga instansinya perlu memetakan di lapangan terlebih dulu sebelum kerja sama dengan pihak operator.
Fenti menambahkan, kalaupun sudah memasang penguat sinyal, tetapi kenyataannya, di lapangan banyak yang kemudian membuat jaringan akan menjadi lemot. Untuk itu, ketika ada penyediaan sarana, perlu dipastikan pula dukungan jaringan internet di daerah itu.
Baca Juga: Cyrus Network: Mayoritas Publik Setuju Sekolah Dibuka di Tengah Pandemi
"Jadi perlu dicek juga, dan yang jelas semoga yang SMP tertangani, kalau untuk tingkat SMA itu ranah provinsi, kita fokus yang SMP dan SD, kalau yang di perkotaan sudah aman, namun di perdesaan masih banyak keterbatasan dan kita berusaha dengan pihak ketiga," jelas Fenti.
Berita Terkait
-
Wabup Bantul Yakin Angka Kemiskinan Meningkat Selama Pandemi
-
Lebih Murah, Dinkes Bantul Siapkan Pengajuan Rapid Test Metode Baru
-
Sekeluarga Isolasi Usai Adik Positif Covid-19, Maman Sempat Patah Semangat
-
Ke Bantul, dr Tirta Sosialisasi Keselarasan New Normal dan Sektor Ekonomi
-
Pakai Pengeras Suara, Suharsono Tegur Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- 3 Sabun Muka Rekomendasi Dokter Estetika yang Ampuh Jaga Skin Barrier
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Terkini
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik
-
Mandala Krida Terkendala Status Hukum, Erick Thohir Siap Jembatani Pemda dan KPK