Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo
Kamis, 06 Agustus 2020 | 12:38 WIB
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat jumpa pers di Kepatihan Didampingi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (6/8/2020). [Kontributor / Putu Ayu Palupi]

SuaraJogja.id - Pemerintah RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan mengucurkan anggaran besar untuk pemulihan ekonomi nasional, terutama di sektor UMKM. Modal usaha sebesar Rp 28,8 triliun siap dicairkan pada pertengahan Agustus 2020 mendatang.

“Ini sedang dalam proses pendataan, by name by address. Nanti kan ditransfer kepada 12 juta pelaku usaha dan UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (06/08/2020).

Dari pantauan Kementeriannya, menurut Teten, pelaku usaha kecil dan mikro seperti kuli angkut, pedagang kaki lima, asongan, pedagang di pasar dan lainnya merupakan warga yang cukup besar terdampak COVID-19. Di tengah ekonomi yang sulit akibat pandemi, rendahnya daya beli masyarakat jadi salah satu faktornya.

Dari pengakuan para pelaku usaha pada Teten, penuruan omzet atau pendapatan mereka bisa lebih dari 70 persen pascapandemi. 

Baca Juga: Daya Beli Lesu, Sektor Pertanian di DIY Alami Kontraksi Hingga 9,98 Persen

Karenanya melalui bantuan sosial (bansos) tersebut diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional. Tiap propinsi, minimal 20 ribu pelaku usaha dan UMKM yang belum mendapatkan bantuan dari bank akan dibantu untuk mendapatkan moda usaha sebesar Rp 2,4 juta.

“Kami harapkan minggu ini sudah selesai semua [pendataannya]. Dipa Anggaran dan regulasi pelaksanaannya juga,” tambahnya.

Sementara Sultan mengungkapkan bansos yang digulirkan pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi DIY. Sehingga pelaku usaha dan UMKM di DIY bisa terbantu.

“Ini kan hibah, semoga bisa membantu,” ungkapnya.

Dengan anggaran yang mencapai triliuan rupiah maka kebijakan tersebut diharapkan bisa efektif, terutama bila ada keterlibatan pihak swasta. Namun untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, DIY membutuhkan anggaran sekitar Rp 75 triliun. Dengan adanya anggaran tersebut maka pertumbuhan bisa mencapai lebih dari 3 persen.

Baca Juga: Pemda DIY Jadwalkan Pematokan Jalur Tol, Warga Kalasan Tunggu Kepastian

“Jadi misalnya anggaran yang dipunya DIY tidak lebih dari Rp 25 triliun dengan jumlah masyarakat yang 3,7 juta,kira kira bisa membantu berapa persen, sekitar 37 persen. Karenanya pihak swasta bisa membantu 64 persen,” imbuhnya.

Load More