SuaraJogja.id - Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Yogyakarta Dani Eko Wiyono meluapkan emosinya ketika melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Sleman.
Dani bersama rombongan serikat yang berjumlah lima orang merasa tidak dihargai oleh wakil rakyat di Sleman. Pasalnya, pengajuan audiensi terkait nasib buruh di Kabupaten Sleman yang dilayangkan dua kali tak mendapat respons yang baik.
"Audiensi ini sudah kita ajukan dua kali. Yang pertama tidak ada respons, yang kedua malah yang datang hanya satu orang dan itu pun sekretaris komisi," ungkap Dani saat ditemui usai audiensi di kantor DPRD Sleman, Selasa (1/9/2020).
Dalam audiensi yang berjalan tak lebih dari 10 menit itu, Dani menuding para wakil rakyat tidak mau mendengarkan aspirasi para buruh.
Baca Juga: SBMI-Greenpeace Desak Pemerintah Terbitkan Perlindungan untuk ABK Indonesia
"Kami sebagai rakyat dan membawa aspirasi rakyat terutama buruh yang terdampak, ingin bertemu [wakil rakyat] susah sekali. Jangan-jangan mereka memang hanya minta dipilih saja, lalu tidak ingat dengan tanggung jawabnya [kerja untuk rakyat]," jelas dia.
Ia bahkan tak segan menyebut bahwa anggota dewan saat ini lebih sibuk mengurus internal partai. Pasalnya, momentum pandemi Covid-19 juga bersamaan dengan agenda politik, yakni Pilkada Sleman 2020.
"Anggota dewan itu kerjaannya hanya mengurus partainya saja. Padahal, mereka berjanji memperjuangkan nasib rakyat. Hancur negara ini jika pikirannya selalu mengurus uang," ujar Dani kepada perwakilan anggota dewan yang hadir.
Sementara, Ketua SBSI Sleman Wahyu Setiawan juga menyayangkan sikap anggota dewan Komisi D DPRD Sleman. Beberapa hari lalu, SBSI mendapatkan konfirmasi bahwa permohonan audiensi dikabulkan dan mereka dapat bertemu dengan ketua komisi.
"Tetapi saat kami tiba disini, yang datang hanya sekretaris komisi. Itu pun datangnya terlambat," keluhnya.
Baca Juga: Selain Tiga Wakil Rakyat, Puluhan Pegawai di DPRD Jabar Positif Corona
Jumlah buruh terdampak di Sleman, kata Wahyu, sudah mencapai ribuan yang akhirnya menganggur. Angka tersebut sebagian besar masih bermasalah dengan perusahaan yang memberlakukan PHK sepihak dan dirumahkan tanpa adanya kejelasan.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
SBMI-Greenpeace Desak Pemerintah Terbitkan Perlindungan untuk ABK Indonesia
-
Selain Tiga Wakil Rakyat, Puluhan Pegawai di DPRD Jabar Positif Corona
-
GSBI Desak Pemkab Sleman Buat Aturan Perlindungan Buruh Selama Pandemi
-
6 Serikat Buruh Terus Kawal Pembahasan RUU Cipta Kerja
-
Surat Tanah Hilang Saat Erupsi, Warga Lereng Merapi Siap Tas Siaga Bencana
Terpopuler
- 8 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Tipe MPV Mei 2025: 7-Seater Harga Mulai Rp30 Jutaan, Pajak Miring
- 3 Pihak Blak-blakan Beri Dukungan untuk Yuran Fernandes, Komdis PSSI Revisi Hukuman
- Rekomendasi 5 Mobil Bekas Murah Meriah untuk Ibu Muda yang Super Aktif! Mulai 65 Jutaan
- Olla Ramlan Resmi Umumkan Lepas Hijab: Pilihan Terbaik Bukan yang Bikin Kita Nyaman
- 10 Pemain Keturunan Bisa Dinaturalisasi Demi Timnas Indonesia Lolos Olimpiade 2028
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Semen Padang Imbang, Dua Degradasi Ditentukan di Pekan Terakhir!
-
Pantas Dipanggil ke Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Kirim Whatsapp Ini ke Ramadhan Sananta
-
BREAKING NEWS! Kaesang Pangarep Kirim Isyarat Tinggalkan Persis Solo
-
Danantara Mau Suntik Modal ke Garuda Indonesia yang 'Tergelincir' Rugi Rp1,2 Triliun
-
5 Pilihan HP Murah RAM Besar: Kamera 50 MP ke Atas, Baterai Tahan Lama
Terkini
-
70 Persen SD di Sleman Memprihatinkan, Warisan Orde Baru Jadi Biang Kerok?
-
SDN Kledokan Ambruk: Sleman Gelontorkan Rp350 Juta, Rangka Atap Diganti Baja Ringan
-
Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya
-
Cuaca Ekstrem Hantui Jogja, Kapan Berakhir? Ini Kata BMKG
-
Parkir Abu Bakar Ali Mulai Dipagar 1 Juni, Jukir dan Pedagang harus Mulai Direlokasi