SuaraJogja.id - Wakil Bupati (Wabup) Bantul Abdul Halim Muslih bakal ikut bertarung di Pilkada Bantul 2020. Namun kali ini, ia mencalonkan diri sebagai bupati.
Dalam kontestasi politik tersebut, Abdul Halim Muslih menggandeng Joko Purnomo sebagai bakal cawabup.
Dengan begitu, calon Bupati Bantul petahana Suharsono, yang akan didampingi cawabup Totok Sudarto, lantas akan bersaing dengan wakilnya saat ini.
Bahkan paslon Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo dan Suharsono-Totok Sudarto memiliki jadwal mendaftar ke KPU di hari yang sama, yaitu 4 September, hari pertama pendaftaran dibuka. Meski begitu, Suharsono tak mau ambil pusing dan menganggap kesamaan jadwal tersebut sebagai sebuah kebetulan.
Baca Juga: Jelang Kampanye, Bupati dan Wakil Bupati Ajukan Cuti di Akhir September
"Saya tidak akan mengurusi urusan rumah tangga orang lain, kalau kebetulan di hari yang sama ya tidak masalah," ucapnya.
Halim-Joko sendiri telah mendeklarasikan diri maju ke Pilkada Bantul pada Jumat (28/8/2020) lalu. Keduanya didukung oleh tujuh partai: PDIP, PKB, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, dan PSI.
Dilansir HarianJogja.com -- jaringan SuaraJogja.id, Halim-Joko bertekad melakukan perubahan tata kelola pemerintahan dengan segala kebijakannya demi mewujudkan kehidupan masyarakat Bantul menuju masa depan yang lebih baik.
“Kami ingin melakukan lompatan melalui gerakan bersama rakyat demi mewujudkan Bantul yang lebih baik,” lanjutnya.
Abdul Halim Muslih merupakan pria kelahiran Rembang, 29 April 1970 yang kini menjabat Wakil Bupati Bantul.
Baca Juga: Siap Pilkada, Gandung Ibaratkan Sri Muslimatun seperti Nyi Ageng Serang
Mendampingi Suharsono, Abdul Halim Muslih memenangkan Pilkada Bantul pada 2015 lalu hingga kemudian dilantik sebagai wabup.
Pasangan Suharsono-Halim tersebut kala itu berhasil mengungguli pasangan petahana Hj Sri Surya Widati - Misbakhul Munir dengan perolehan suara sebesar 53%.
Masa kecil ayah dua anak ini dihabiskannya di kota kelahiran, Rembang. Selama duduk di bangku MTS dan MA, ia juga menjalani pendidikan di pondok pesantren (ponpes).
Sebagai kader PKB, Abdul Halim Muslih pernah menduduki berbagai jabatan di partainya. Di antaranya, Sekretaris DPC PKB Bantul pada 1999-2009, Wakil Ketua DPW PKB pada 2004-2009, dan Ketua DPC PKB Bantul pada 2012-2017.
Dirinya juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua LTN PCNU Bantul pada 1995-2000 serta Penasihat PC GP Ansor Bantul pada 2012-2015.
Selain itu, sebelum menjadi wabup, Abdul Halim Muslih sempat menjadi anggota DPRD DIY selama dua periode, yaitu pada 2004-2009 dan 2009-2014.
Berita Terkait
-
Rudy Susmanto Bakal Buat Rambu-Rambu Jalan dengan Bahasa Sunda Jika Terpilih Jadi Bupati Bogor
-
Adu Pendidikan 2 Cabup Blitar Rijanto Vs Rini Syarifah, Panas Usai Debat Dihentikan
-
Silsilah Keluarga Yuli Hastuti, Cabup Termiskin di Indonesia yang Membangun Dinasti
-
Berapa Kekayaan Cabup Purworejo Yuli Hastuti? Viral Usai Disebut Calon 'Termiskin'
-
Dari Sekda ke Bupati: Harda Kiswaya dan Visi Sleman yang Maju dan Berkeadaban
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025