Gugatan Eks Bupati Ditolak, Kuasa Hukum Pemkab Bantul: Uang Balik ke Rakyat

SuaraJogja.id - Pengadilan Negeri (PN) Bantul menolak gugatan mantan Bupati Bantul Idham Samawi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul terkait dana hibah klub sepak bola Bantul Persiba sebesar Rp11,6 miliar. Sementara itu, gugatan balik tergugat justru dikabulkan, yang membuat uang Rp11,6 miliar tersebut saat ini sah menjadi milik Pemkab Bantul.

"Dari 26 bukti dan keterangan saksi selama sidang, gugatan atas dana hibah oleh penggugat ditolak," kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono saat membacakan putusan sidang, di PN Bantul, Kamis (15/10/2020).

Keputusan ini diambil setelah hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak cukup kuat. Ditambah dengan bahwa dana tersebut tidak menjadi bukti perkara usai penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.

Sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Alimin Ribut Sujono dan dua hakim anggota, yakni Koko Riyanto dan Dewi Kurniasari, itu, lebih memilih untuk mengabulkan gugatan rekonvensi oleh tergugat. Tidak luput penggugat juga harus menerima hukuman untuk membayar biaya sidang sebesar Rp846 ribu.

Baca Juga: Tak Pakai Masker, Ribuan Orang Terjaring Operasi Yustisi di Bantul

"Silakan kedua pihak untuk bisa menyesuaikan dan menentukan langkah ke depan sesuai aturan hukum terkait putusan tersebut," ucapnya.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum Pemkab Bantul sebagai pihak tergugat, Muhammad Syafei, menyambut baik keputusan yang telah dibuat oleh majelis hakim. Pihaknya sangat yakin memang dana Rp11,6 miliar tersebut memang sah milik Pemkab Bantul.

"Uang rakyat sudah seharusnya kembali kepada rakyat. Rekonvensi kami juga dikabulkan. Kalau menyangkut soal bunga, penjelasan lebih lanjut akan diatur dalam perhitungan keuangan negara. Intinya hari ini sah uang rakyat kembali ke rakyat," tegas Syafei.

Syafei menuturkan bahwa pertimbangan yang diambil majelis dalam memutuskan perkara ini sudah sangat tepat. Hal itu didasari dari berbagai bukti yang telah diutarakan penggugat justru laporan penggunaan dana operasional Persiba pada 2011 tidak ikut disajikan.

"Audit dari BPK juga menyatakan dana hibah yang sudah dikembalikan ini tidak menimbulkan kerugian bagi negara," tuturnya.

Baca Juga: Gugatan Praperadilan Eminews di Kasus Syahrini Ditolak

Sementara itu kuasa hukum Idham Samawi, Bambang Sudiro, menyatakan tetap menghormati keputusan yang telah diambil oleh majelis hakim. Terkait langkah selanjutnya, pihaknya siap untuk mengajukan banding atas putusan ini.

Pengajuan banding itu mengingat masih ada pertanyaan yang perlu dijawab ketika dana Rp11,6 miliar itu tidak kembali kepada kliennya, maka siapa yang telah membiayai operasional Persiba. Pasalnya saat itu Persiba tengah menjalani kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia musim 2010/2011.

"Kita tetap akan naik banding. SP3 yang diterbitkan oleh Kejati tidak ada kaitan dengan setoran total dana hibah Rp12,5 M yang dialokasikan ke Persiba. Kerugian sebenarnya hanya Rp800 juta dan sudah dipertanggungjawabkan oleh Dahono [bendahara Persiba saat itu] dan Maryani [pihak ketiga]," jelas Bambang.

Menurutnya hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disodorkan oleh pihaknya. Terkait dengan bukti yang hanya berupa salinan saja, kata Bambang, itu karena bukti surat asli memang tidak ditujukan kepada pihaknya.

"Bukti-bukti surat memang tidak ditujukan kepada kami. Misalnya saja soal kajian hukum itu kan ditujukan kepada tergugat, maka bukti asli di sana, kami hanya ada salinan saja,” ucapnya.

Menanggapi putusan tersebut, Bupati Bantul non aktif Suharsono menganggap putusan hakim yang menolak gugatan dari Idham Samawi tersebut merupakan kemenangan rakyat Bantul. Dikatakan, bahwa saat ini dana tersebut telah sah menjadi milik rakyat dan memiliki kekuatan hukum tetap.

“Alhamdulillah saat ini telah diputuskan oleh hakim PN Bantul bahwa gugatan Idham Samawi ditolak. Atas doa semua warga masyarakat, maka uang sejatinya milik rakyat ini sah kembali ke rakyat. Untuk itu mari digunakan untuk kepentingan rakyat. Mau untuk apa, saya manut,” kata Suharsono.

Di sisi lain, Penjabat Sementara Bupati Bantul, Budi Wibowo mengaku telah mendapat kabar terkait keputusan itu. Terkait hal itu pihaknya bakal segera melangkah dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi dana hibah tersebut.

"Sekarang dana itu ada di pos dana tak terduga APBD, untuk kedepan, mungkin di 2022, dana ini bisa dikembalikan ke APBD dan digunakan untuk kegiatan yang lain," ucap Budi.

Perlu diketahui kasus ini bermula saat Idham yang masih menjabat sebagai Bupati Bantul periode 1999-2004 dan 2005-2010 ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Persiba dari APBD Bantul sebesar Rp 12,5 miliar. Penetapan Idham sebagai tersangka itu tercatat dilakukan pada 18 Juli 2013 silam.

Berangkat dari situ, Idham seketika mengembalikan dana sebesar Rp.11,6 miliar kepada kas umum Pemkab Bantul tahun 2014 tanpa adanya perintah dari lembaga peradilan. Diketahui juga saat itu, Bupati Bantul masih dijabat oleh istri Idham sendiri yakni Sri Surya Widati.

Namun seiring perkembangan kasus ini, Kejati DIY akhirnya mengelurakan surat perintah tertanggal 4 Agustus 2015. Surat itu berisi tentang penghentian penyidikan (SP3) terhadap Idham bersama dengan tersangka lainnya Edi Bowo Nurcahyo. Akibat hal tersebut, Idham meminta uang Rp.11,6 miliar itu agar dikembalikan kepadanya.