SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan masih akan menggunakan cara konvensional pada gelaran Pilurdes 2020 mendatang. Penerapan sistem e-voting dinilai masih terlalu dini dan banyak kendala yang dihadapi untuk dilakukan di Bantul.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Bantul, Kurniantoro, atau yang kerap disapa Toro itu mengatakan penerapan sistem e-voting perlu diperhatikan secara matang. Sebab, tidak hanya biaya besar yang menjadi salah satu kendala, tapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesiapan masyarakat Bantul sendiri belum teruji secara baik.
"Memang akan tetap pakai cara konvensional, beda dengan Kabupaten Sleman yang sudah pakai sistem e-voting. Jadi mekanismenya tetap akan sesuai rencana," ujar Toro, saat dikonfirmasi awak media, Senin (19/10/2020).
Toro menegaskan mekanisme konvensional atau tatap muka itu kini yang menjadi perhatian khusus oleh beberapa pihak terkait dengan Pilurdes ini. Pasalnya di situasi pandemi Covid-19 yang masih belum menentu bakal juga berdampak pada pelaksanaannya pada 27 Desember mendatang.
Merespon hal itu, Toro memastikan Pilurdes Bantul bakal digelar dengan pengawasan yang lebih ketat. Terutama dalam urusan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di wilayah Bantul agar tidak menimbulkan klaster baru dalam praktiknya nanti.
"Prinsipnya kami sudah siap untuk menyelenggarakan ini [Pilurdes] dengan protokol kesehatan yang ketat," tegasnya.
Disampaikan Toro, pihaknya juga akan menyiapkan fasilitas pendukung terkait hal itu. Semisal Alat Pelindung Diri (APD) dan rapid test bagi 3.906 petugas pemungutan suara di 558 tempat pemungutan suara.
Bukan hanya untuk petugas saja yang akan diperhatikan oleh pihaknya tapi juga masyarakat yang akan datang untuk memberikan haknya. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas sarung tangan saat pemungutan suara.
"Petugas dan pihak terkait akan sangat kita maksimalkan. Jaga jarak akan benar-benar kami atur. Memakai masker, dan mencuci tangan saat pemilihan itu wajib dilakukan," ucapnya.
Baca Juga: Ada 40 Kasus Baru Positif Covid-19 di DIY, Mayoritas dari Bantul
Disinggung terkait dengan calon yang mulai mencuri start untuk melakukan kampanye, Toro mengakui itu sebagai efek dari jeda yang cukup panjang dari penetapan nomor urut dengan tahapan kampanye. Menurutnya hal itu menjadikan pengawasan yang lebih lemah dari beberapa pihak terkait.
"Itu memang perlu menjadi perhatian tapi kita tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan. Jadi kami minta panitia di masing-masing desa untuk selalu bersinergi agar terus mengingatkan masing-masing calon pada tahapan yang sedang berlangsung," tandasnya.
Perlu diketahui sudah ada 75 calon kepala desa yang siap maju pada Pilurdes serentak yang dilaksanakan untuk 24 desa di Bantul. Untuk saat ini tahapan sedang dihentikan dan akan dilanjutkan setelah penyelenggaraan Pilkada mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan