SuaraJogja.id - Tanggal 20 Oktober 2020 merupakan genap 1 tahun periode ke-2 Jokowi atau pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin sejak keduanya dilantik. Beragam pandangan menghujam keduanya, baik pro maupun kontra.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menorehkan catatan tentang pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam sebuah utas di akun jejaring sosial Twitternya.
"Bismillah, kemarin (20/10) pemerintahan Pak @jokowi & Kyai Ma’ruf genap memasuki usia 1 tahun, 8 bulan di antaranya dilalui dalam suasana pandemi Covid-19. Berbagai catatan pun muncul mengiringi jalannya pemerintahan," tulis @MardaniAliSera memulai utasnya dikutip Suara.com, Rabu (21/10/2020).
Menurutnya, catatan besar kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf terletak pada masalah penegakan hukum yang dapat dinilai dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kaltim Kian Meroket, Dalam 20 Hari Jumlahnya Tambah 3.000
KPK dalam hal ini, lanjut Mardani, malah lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan & rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK.
Kemudian penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum membongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakan hukum yang masih jauh dari harapan.
Selain itu, persoalan kebebasan berekspresi tidak luput dari catatan Mardani yang dinilai buruk olehnya.
"Kebebasan berekspresi juga menjadi catatan buruk. Kontras mencatat setidaknya ada 157 kasus selama 1 tahun ini. Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE, UU yang kerap menjadi dasar penangkapan," kata dia.
Bagi Mardani, seharusnya dudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat & hal berserikat.
Baca Juga: Setahun Jokowi - Maruf, Fadli Zon: Banyak Kemunduran
Selanjutnya persoalan UU Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah dinilai melanggar nilai-nilai demokrasi karena tidak menampung aspirasi publik secara terbuka dan transparan.
"Pembahasan yang dipaksakan di tengah keterbatasan kita dalam menghadapi Covid-19. Pembahasan selama pandemi membuat terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan, koreksi, maupun penyempurnaan UU tersebut, bahkan cenderung tertutup minim transparansi," imbuhnya.
Mardani juga mengkritik keras penanganan pandemi Covid-19 yang sudah berlarut-larut hingga naiknya angka kemiskinan di Indonesia.
Terakhir, Mardani mengapresiasi Jokowi-Ma'ruf yang sudah bekerja keras meski sebagian Kementerian terlihat gagap dan hilang fokus.
"Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Daftar Pahlawan yang Diabadikan di Uang Kertas, Jokowi Bisa Dibuatkan Juga? Bank Indonesia Bilang Begini
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Tekor Miliaran Rupiah Usai RK-Suswono Tumbang: Jakarta Tak Mempan dengan Uang
-
Quick Count Indikator: Bobby Nasution-Surya Unggul di Pilkada Sumut, Edy-Hasan Tertinggal Jauh
-
Hasil Real Count PKS Imam-Ririn Unggul di Pilkada Depok, Tapi Beda Pemenangnya di Hitung Cepat Indikator dan Voxpol
-
Jokowi Telepon Khofifah Ucapkan Selamat Unggul Versi Quick Count: Saya Rasa Itu Sudah Fix
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Jangan Lewatkan! Lowongan Kerja OJK 2024 Terbaru, Cek Syaratnya Di Sini
-
4 Rekomendasi HP Gaming Murah Rp 2 jutaan Memori Besar Performa Handal, Terbaik November 2024
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
Terkini
-
KDRT Tinggi di Gamping, Pemkab Sleman Luncurkan Layanan Konseling Keliling
-
Korban Laka Tunggal di DAM Cangkring Bertambah, Ini Identitasnya
-
Turun Dibanding 2020 hingga 10 Persen, KPU Ungkap Alasan Partisipasi Pemilu Berkurang
-
Miris, Pelajar Kelas 10 Sebuah SMK di Gunungkidul Dicabuli Ayah Tirinya Berulang Kali
-
Kementerian PPPA Pastikan Pendampingan Keluarga Korban Penembakan Siswa SMK di Semarang