SuaraJogja.id - Mulai bulan November, Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta kembali akan menerapkan kawasan pedestrian di Malioboro. Terhitung sejak 2 November 2020 mendatang, kendaraan bermotor akan dilarang melintasi salah satu ikon pariwisata tersebut.
Ujicoba pelarangan akan dilakukan selama dua minggu hingga pertengahan bulan November 2020. Dari ujicoba tersebut, kemudian akan dilakukan evaluasi dari efisiensi penerapan program. Pelakasanaan kegiatan itu sebelumnya disampaikan Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (23/10/2020).
Menurut Baskara Aji, hanya ada kendaraan publik seperti Trans Jogja, ambulance, pemadam kebakaran, patroli dan tamu kepresidenan serta kendaraan tanpa motor yang diperbolehkan melewati kawasan Malioboro. Sementara lalu lintas untuk kendaraan akan dialihkan ke sejumlah ruas jalan lainnya, seperti Jalan Mataram.
Kabar pelarangan kendaraan bermotor melintas di kawasan Malioboro tersebut juga mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Salah satunya yang terjadi di kolom komentar akun Twitter @merapi_uncover. Saat membagikan pengumuman tersebut, ada beragam reaksi yang diberikan warganet.
Baca Juga: Gaet Dukungan Tukang Becak, Halim Keliling Bantul Naik Becak
Sebelumnya, kegiatan serupa juga pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. Yakni setiap hari Selasa Wage, kawasan Malioboro bersih dari kendaraan bermotor kecuali Trans Jogja. Kegiatan itu sendiri mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat yang lantas banyak berkegiatan dalam momen tersebut.
"Catat, mulai awal November, kendaraan bermotor dilarang melintas Malioboro Jogja," tulis akun @merapi_uncover dalam cuitannya.
Sejak diunggah Sabtu (24/10/2020), cuitan itu sudah disukai lebih dari 400 pengguna Twitter. Ada 100 lebih lainnya membagikan ulang. Sementara dalam kolom komentar sendiri ada berbagai pendapat yang diberikan warganet, mulai dari yang mendukung hingga kebingungan.
"Hm meh nang pasar njug lewat ngendi? (mau ke pasar lantas lewat mana?-red)," tulis akun @mayangoctt.
"Termasuk bentor juga? Benar bentor itu becak, tapi bermesin. Kenapa bentor bisa masuk, kenapa ojek online tidak?," komentar akun @aditiarismanto2.
Baca Juga: Ketahuan Bawaslu, ASN Pemkab Bantul Unggah Status Tak Netral di Medsos
"Hiya bagus ini biar gak desak-desakan sama pejalan kaki," tanggapan akun @wahsarii.
Sementara akun @Andi_Pi14 mengatakan, "Tak akan ada lagi polusi udara dan suara yang mendera jiwa raga."
Berita Terkait
-
Pemutihan Pajak Kendaraan 2025: Kapan Berakhir? Cek Jadwal Lengkap di Jawa, Kalimantan, Sulawesi
-
7 Fakta Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat 2025, Jangan Sampai Terlewat
-
Antusiasme Warga Jateng Bayar Pajak Kendaraan, 3 Hari Tembus Rp28 Miliar
-
Batas Waktu Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor: Kapan Terakhir Bisa Dimanfaatkan?
-
Gaji Rp18 Juta di Jakarta atau Rp9 Juta di Jogja? Pahami Dulu Biaya Hidup Kota Ini
Tag
Terpopuler
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Daftar Pemain Timnas Belanda U-17 yang Gagal Lolos ke Piala Dunia U-17, Ada Keturunan Indonesia?
- Titiek Puspa Meninggal Dunia
- Gacor di Liga Belanda, Sudah Saatnya PSSI Naturalisasi Pemain Keturunan Bandung Ini
- Eks Muncikari Robby Abbas Benarkan Hubungan Gelap Lisa Mariana dan Ridwan Kamil: Bukan Rekayasa
Pilihan
-
Profil CV Sentosa Seal Surabaya, Pabrik Diduga Tahan Ijazah Karyawan Hingga Resign
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
-
5 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Snapdragon, Performa Handal Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Diwarnai Parade Gol Indah, Borneo FC Tahan Persib Bandung
Terkini
-
Maut di Jalan Wates: Ninja Hantam Tiang, Satu Nyawa Melayang
-
Jogja Diserbu 4,7 Juta Kendaraan Saat Lebaran, 9 Nyawa Melayang Akibat Kecelakaan
-
Malioboro Bau Pesing? Ide Pampers Kuda Mencuat, Antara Solusi atau Sekadar Wacana
-
BI Yogyakarta Catat Penurunan Drastis Peredaran Uang Tunai saat Lebaran, Tren Transaksi Berubah
-
Kantongi Lampu Hijau dari Pusat, Pemkab Sleman Tancap Gas Isi Kursi Kosong OPD